REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survei yang dilakukan Charta Politika menunjukkan mayoritas responden puas atas kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kepuasan publik berkisar pada angka 65,9 persen.
"Evaluasi kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi, sebanyak 65,9 persen responden menilai puas dan 29,8 persen menyatakan tidak puas," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin (25/3).
Dia menjelaskan 65,9 persen tersebut terdiri dari 51,1 persen menyatakan cukup puas dan 14,8 persen menyatakan sangat puas. Menurut Yunarto lagi, dari angka 29,8 persen tidak puas atas kinerja Pemerintahan Jokowi, terdiri dari 27,1 persen menyatakan kurang puas dan 2,6 persen tidak puas sama sekali.
Dia juga menjelaskan kinerja pemerintah dalam bidang pelayanan kesehatan menunjukkan tingkat kepuasan tertinggi, yaitu 62,9 persen dan tidak puas 28,5 persen. "Di sisi pemberantasan korupsi, tingkat kepuasan masyarakat sebesar 59,4 persen dan 28,7 persen menyatakan tidak puas. Kepuasan masyarakat di isu keamanan dan penegakan hukum sebesar 57,8 persen serta yang menyatakan tidak puas sebesar 31,5 persen," ujarnya.
Yunarto menjelaskan, dari isu harga kebutuhan pokok, mayoritas responden atau sebesar 48,8 persen menyatakan tidak puas atas kinerja Jokowi dan 43,8 persen menyatakan puas. Dia menilai persoalan yang dihadapi masyarakat di negara mana pun ada kecenderungan yang sama, yaitu ada bias ekonomi karena pemilih akan merepresentasikan diri sebagai makhluk ekonomi.
"Persoalan yang dianggap paling pokok yang dihadapi, mayoritas masyarakat menyatakan harga kebutuhan pokok dan kesulitan mencari lapangan kerja," katanya lagi.
Yunarto mengatakan isu mengenai harga-harga kebutuhan pokok mahal menjadi persoalan yang dinilai masyarakat dihadapi saat ini, dengan persentase sebesar 36,3 persen. Dalam persoalan susah mencari lapangan kerja, menurut dia, menempati posisi kedua yaitu dengan persentase 17 persen yang dinilai masyarakat dihadapi bangsa Indonesia saat ini.
Lalu persoalan biaya pendidikan dasar dan menengah yang mahal sebesar 8,3 persen, biaya berobat yang mahal sebesar 5,5 persen, dan persoalan konflik antarumat beragama sebesar 3,8 persen.
Survei Charta Politika tersebut dilakukan dari 1-9 Maret 2019 dengan melakukan wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur terhadap 2.000 orang yang sudah 17 tahun atau terdaftar sebagai pemilih. Metode penarikan sampel dilakukan secara acak bertingkat dengan margin of error kurang lebih 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika