REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan, adanya ajakan gerakan golput harus disikapi dengan pendekatan yang bijaksana dan tepat melalui edukasi politik. Menurutnya, bukan dengan pendekataan pemidanaan yang baru-baru ini dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

"Jadi bukan dengan apa pernyataan-pernyataan atau sikap yang sifatnya reaktif, apalagi mengedepankan pendekatan pemidanaan," ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3).

Titi mengatakan, gerakan golput ini bukan sesuatu hal yang muncul tanpa argumen dan latar bekakang. Menurut pengamatannya, gerakan golput muncul karena ekspresi kekecewaan pada pemilihan umum presiden (pilpres).

Titi melanjutkan, mestinya jika ingin merespon dan mengantisipasi gerakan golput untuk tidak meluas harus dengan pendekatan yang tepat. Dengan mengetahui akar penyebab munculnya gerakan golput itu menjadi penting.

Sehingga, kata dia, pendekatan edukasi politik kepada masyarakat menjadi salah satu cara yang bisa ditempuh. Dijelaskan bagaimana dampak golput terhadap hak suara dan hal yamg seharusnya dilakukan.

Jadi masyarakat bukan hanya diajak untuk menggunakan hak pilih. Melainkan untuk memahami dan mampu membuat keputusan yang benar ketika masyarakat memberikan hak pilihnya.

"Pernyataan-pernyataan dari pejabat negara yang sifatnya sensasional, lalu kontroversial, dan menggunakan pendekatan pendekatan pemidanaan itu justru kontraproduktif," jelas Titi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika