REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kendala terbesar PT Perusahaan Listrik Negara dalam upaya mewujudkan target rasio elektrifikasi 99,9 persen pada akhir 2019 adalah masalah infrastruktur dan daya beli masyarakat yang belum merata.
Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka mengatakan data itu masuk akal karena kenyataan yang ditemukan di lapangan memperlihatkan, masuknya jaringan listik ke suatu desa tidak otomatis menjadikan seluruh warga langsung bisa menikmati listrik.
Selalu ada anomali, terutama terkait dengan masalah daya beli konsumen listrik yang tidak merata dan masih banyak rumah tangga yang sudah berdiri sendiri namun listriknya masih levering (menyantol) dari rumah tangga induk.
"Angka-angka tersebut sekaligus memberi gambaran bahwa PLN masih punya pekerjaan rumah besar dalam upaya mewujudkan target menuju rasio elektrifikasi 99,9 persen yang ditetapkan pemerintah akhir tahun ini," kata dia dalam siaran persnya.
Meski terkesan kecil, tantangan untuk melistriki sisa 1,7 persen desa yang belum dialiri listrik saat ini tak bisa dibilang mudah bagi PLN.
Dirjen Ketenagalistrikan juga mengakui dari sekitar 1,8 juta rumah tangga yang belum teraliri listrik saat ini, kemungkinkan baru 1,62 juta rumah tangga yang akan dialiri listrik dari sistem pembangkit PT PLN.
"Untuk mencapai target elektifikasi tersebut, setidaknya PLN harus mampu menjawab dua tantangan besar yang menghadang, yakni masalah daya beli masyarakat dan infrastruktur," katanya.
Apalagi, sejak 2016, seperti diungkapkan Pandia Satria Jati dari Humas Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, program listrik pedesaan sudah sepenuhnya ditangani PLN sehingga tidak lagi menggunakan APBN yang dikelola Kementerian ESDM.
PLN, lanjut Made, sangat menyadari bahwa penuntasan masuknya listrik ke berbagai wilayah sangat krusial untuk mengangkat harkat penduduk daerah tersebut. Hal itu, karena selain dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, juga sangat diperlukan untuk perkembangan berbagai usaha yang menopang kehidupan.
"Perkembangan kebudayaan penduduk desa juga diyakini akan meningkat lantaran berkat listrik banyak aktivitas yang bisa dilakukan dengan lebih lama, bahkan hingga malam hari," kata dia.
Akses yang terbatas adalah kendala terbesar dalam upaya PLN untuk mengalirkan listrik ke desa-desa terpencil dan daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau. Kendala biasanya muncul dalam proses pengiriman peralatan listrik karena banyak akses jalan yang tidak memadai untuk dilalui kendaraan pengangkut material.
Selain upaya penambahan jaringan melalui Program Listrik Perdesaan yang dilakukan PLN dan membagikan sumber Listrik Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), tambah Pandu, pada 1 Februari lalu Menteri ESDM telah menyurati gubernur se-Indonesia, untuk mengalokasikan anggaran pasang baru listrik 450 VA bagi Rumah Tangga Miskin.
Untuk keperluan ini, pemda bisa mengalokasikan dana dari APBD atau dana program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) perusahaan di daerah.
Selain itu, Kementerian ESDM juga meminta kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki akses jalan, sehingga bisa mempermudah PLN dalam proses penyaluran listrik di daerah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika