REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Democracy and Elektoral Empowerment Partnership (DEEP) akan menerjunkan sebanyak 1.000 pemantau ke beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pencoblosan di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Hal ini menyusul wilayah itu disebut-sebut sebagai wilayah yang tergolong rawan kecurangan dalam Pemilu 2019.
Direktur DEEP Yusfitriadi saat launching 1.000 pemantau Pemilu 2019 Democracy and Elektoral Empowerment Partnership (DEEP) di Kabupaten Bogor, Rabu (3/4) menjelaskan, sebanyak 1.000 pemantau itu akan menyebar ke 15 kecamatan di Kabupaten Bogor. Pemantauan memang tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan secara sampling. Hal ini mengingat banyaknya jumlah TPS, yakni 15 ribu TPS.
Ia juga memperkirakan, masing-masing kecamatan di Kabupaten Bogor memiliki potensi kerawanan yang sama, karena konsentrasi masyarakat hampir merata ke arah Pemilihan Presiden (Pilpres). Sedangkan perkara Pemilihan Legislatif (Pileg) dikesampingkan.
"Karena maindsetnya di Pilpres, orang tidak melirik Pileg. Sedangkan Pilpres di Kabupaten Bogor itu seperti jadi lapangan utamanya di Provinsi Jawa Barat," ucapnya.
Yus mengatakan, Pilpres di Kabupaten Bogor menjadi sengit mengingat jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terbilang gemuk yakni hampir 3,5 juta pemilih. Terlebih masyarakat Bogor memiliki kultur religius yang kuat. Karena, isu SARA belakangan kerap melanda kontestasi pemilu.
"Bogor menjadi barometer. Ada celah sedikit saja yang diperbuat penyelenggara di Kabupaten Bogor itu akan membangun opini delegitimasi hasil pemilu," kata pria yang juga menjabat sebagai Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) itu.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor, Ummi Wahyuni membenarkan terkait 'gemukya' jumlah DPT di Kabupaten Bogor Jawa Barat itu. Berdasarkan data terbaru dari KPU Kabupaten Bogor, DPT di Kabupaten Bogor berjumlah 3.494.743 pemilih. "Kita menyadari dengan 15 ribu TPS tidak bisa diselesaikan sendiri tanpa dibantu teman-teman civil society. Kita memberikan akses terbuka apabila teman-teman pemantau membutuhkan data di KPU," ujarnya.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor Burhanudin menambahkan, selain para saksi dari parpol dan pemantau dari masyarakat, Bawaslu Bogor juga akan mengerahkan pemantau ke masing-masing TPS. Bawaslu akan menempatkan satu pemantau di setiap TPS yang tersebar di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor.
Burhanudin juga mengaku terbantu atas pemantauan yang akan dilakukan oleh DEEP di TPS-TPS yang ada di Kabupaten Bogor.Karena itu ia mengharapkan, pemantauan DEEP dapat meringankan beban Bawaslu Kabupaten Bogor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika