REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) relatif masih aman. Rasio utang terhadap PDB masih di bawah batas yang diperkenankan dalam UU sebesar 60 persen terhadap PDB.

"Kondisi utang pemerintah dianggap aman, tecermin dari rasio utang terhadap PDB yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, meskipun sempat naik di 2018 menjadi 29 persen," ujar peneliti Indef, Mohammad Fadhil Hasan, dalam diskusi dengan media bertajuk "Tantangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial" di Jakarta, Kamis (11/4).

Namun, ia mengingatkan, mengukur utang tidak cukup hanya dengan melihat rasio, indikator-indikator lainnya juga harus diperhatikan salah satunya melalui surat utang Pemerintah Indonesia yang dipegang oleh investor asing. "Kondisi itu dapat membuat perekonomian Indonesia rentan terhadap gejolak eksternal. Asing bisa saja tiba-tiba keluar yang akhirnya mengancam keuangan negara," katanya.

Saat ini, lanjut Fadhil, porsi kepemilikan investor asing di surat berharga negara mencapai sekitar Rp 965 triliun atau menggenggam 38 persen dari total beredar. Menurut dia, utang pemerintah bisa dikurangi dengan mendorong penerimaan pajak.

"Salah satu strateginya bisa dengan memberikan insentif, yang akhirnya juga dapat mendorong penerimaan dari sisi pajak," katanya.

Sementara itu, ekonom Indef, Eko Listiyanto, mengatakan, pemerintah yang cukup gencar menerbitkan surat utang dapat membuat beban bunga utang membengkak. Apalagi, tingkat bunga utang Indonesia tercatat sebesar 8 persen dengan tenor 10 tahun, cukup tinggi dibandingkan negara tetangga.

Ia menyebutkan, tingkat bunga surat utang Malaysia sebesar 4 persen, Filipina sebesar 6,2 persen, Thailand sebesar 2,2 persen, dan Vietnam sebesar 5 persen. "Padahal, peringkat investasi Indonesia masuk kategori investment grade, harusnya beban bunga surat utang bisa lebih rendah dari 8 persen," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika