REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga transparan membuka data perolehan suara pemilihan presiden (pilpres) 2019 internal yang memenangkan pasangan nomor urut 02 tersebut. Transparansi data diperlukan agar tidak ada pihak saling klaim kemenangan dari kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden.
"(Pengungkapan) ini bagian transparansi ke publik, terlalu bahaya untuk urusan strategis kalau isinya main klaim. Tiga kali yang diumumkan Prabowo itu datanya berbeda-beda, tapi katanya semua sudah fiks," ujar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Jumat (19/4).
Hasto menyinggung pentingnya kejujuran dalam menampikan data dan informasi ke publik. Karenanya, ia menjamin data perolehan suara yang ditampilkan BSPN PDIP benar dan siap diaudit.
Ia juga bersedia, jika data perolehan suara BSPN PDIP diadu dengan data milik BPN Prabowo-Sandiaga maupun Gerindra. "Kalau KPU mau membandingkan antara data kami dengan Gerindra, BPN kami juga siap untuk dicek sistemnya, ahli IT, data-data masuk, dokumen C1 bisa saja dicek secara random, kan bisa dilakukan cek," ujar Hasto.
Dalam kesempatan itu, PDI melalui Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDIP juga turut membuka data live perolehan suara Pilpres dari rekapitulasi dokumen C1 yang dikumpulkan saksi PDIP di berbagai tempat pemungutan suara di Indonesia. Hasilnya, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang unggul seperti hasil hitung cepat dari lembaga survei.
Live perolehan suara BSPN PDIP
Berdasarkan live perolehan suara dari BSPN PDIP hingga pukul 14.10 WIB, suara masuk berdasrkan rekapitulasi dokumen C1 yang diinput BSPN sebanyak 10.692.923 pemilih atau 7,3 persen dari jumlah total suara. Berdasarkan jumlah yang masuk, perolehan suara pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul 63 persen atas Prabowo-Sandiaga yang hanya 37 persen.
Kepala BSPN Arif Wibowo menjamin keaslian hasil penghitungan suara Pilpres dari PDIP yang berdasarkan salinan C1. "Kami sudah transparansi dan ngeceknya gampang saja, kalian bisa melihat apakah basis C1 yang otentik yang barangnya ada, dokumen salinan yang diterima saksi," ujarnya.
Menurut Arif, jumlah suara yang masuk versi PDIP juga sesuai dengan input yang dimasukkan tim BSPN dan bukan rekayasa angka. "Di TPS mana saja misalnya, itu kita bisa tunjukkan, daerah yang belum menginput data itu belom bisa tercover, kalau sudah menginput maka dia akan muncul," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika