REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebelumnya disebutkan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta bantuan kepada Mentteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution mengenai persoalan tiket pesawat. Budi menegaskan dalam mencari solusi persoalan tersebut bukan melibatkan Menko perekonomian, namun memang adanya koordinasi karena setiap kementerian terkait memiliki peran masing-masing dalam persoalan tersebut.
Budi mengatakan salah satu alasan Menko Perekonomian terlibat karena tingginya harga tiket pesawat sudah berdampak ke sektor perekonomian lainnya. "Karena tiket kontribusi besar inflasi," kata Budi saat ditemui usai menghadiri seminar Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Jakarta, Jumat (26/4).
Dia mengakui, hingga saat ini persoalan tiket pesawat belum menemui solusi yang tepat. Untuk itu, Budi menegaskan dalam rapat koordinasi menjelang Lebaran dengan Menko Perekonomian hal tersebut juga turut dibahas karena akan berdampak saat musim mudik.
"Pak Darmin tanya semuanya. Saya laporkan keadaannya, tiket belum turun. Oleh karenanya, Pak Darmin bilang nanti saya ikut menyelesaikan," jelas Budi.
Budi menegaskan dalam mencari solusi untuk persoalan tersebut tidak ada pembagian kapasitas apapun. Menurutnya Menko perekonomian mau terlibat karena saling menghargai dan merasa persoalan tersebut harus diselesaikan bersama-sama.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulanan pada Maret 2019 mencapai 0,11 persen. Salah satu penyebab inflasi tersebut yaitu harga tiket pesawat yang masih tinggi.
Tiket pesawat berkontribusi pada inflasi Maret 2019 sebesar 0,03 persen. Sektor transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami inflasi sebesar 0,10 persen. Sektor tersebut memberikan andil inflasi sebesar 0,02 persen.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan kenaikkan harga tiket pesawat tidak biasa karena sudah berlangsung sejak awal 2019. "Biasanya tiket pesawat berpengaruh pada inflasi terjadi saat situasi-situasi tertentu seperti libur anak sekolah," tutur Suhariyanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika