REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Permintaan akan wisata halal saat ini disebut sebagai hal riil, bukan lagi potensi. Sektor ini juga bisa menjadi penggerak ekonomi yang berdampak makro dan mikro.

Ketua Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI), Riyanto Sofyan heran bila ekonomi syariah dan industri halal diasosiasikan sebagai bisnis yang tidak ada profitnya dan digiring ke politik. Padahal, permintaan akan industri halal seperti wisata merupakan hal riil dan kebutuhannya benar-benar ada, tidak lagi sekadar potensi. Wisata halal bisa jadi lokomotif industri halal dan ikonnya modest fashion. 

Pariwisata merupakan kontriburor keempat terbesar terhadap PDB. Selain itu, WTO menyatakan wisata terkait 185 jenis usaha yang semuanya terjangkau UKM.

Ia mencontohkan pariwisata NTB yang semula tergantung Bali. NTB diajukan jadi destinasi wisata halal pada Juni 2015 dan menang World Halal Travel Awards pada November 2015. Biaya yang keluar sekitar Rp 6 miliar hingga Rp 10 miliar untuk pembenahan di sana.

Berkat penghargaan itu, wisatawan ke NTB naik jumlahnya dari 1 juta pada 2015 menjadi 1,4 juta pada 2016. Pengeluaran wisatawan di sana sekitar 1000 dolar AS. "Itu tambahan 400 ribu wisatawan dikali 1000 dolar AS saja sudah sekitar Rp 6 triliun. Jadi, mudah dan cepat," kata Riyanto dalam diskusi wisata halal di forum IIE Fest di Bandung, Jawa Barat, Jumat (26/4).

Sebagai pelaku industri wisata halal, Riyanto menilai ekosistem tetap penting. Pelaku industri tetap mengharapkan kemudahan dan kejelasan sertifikasi halal. Presiden sudah menyatakan RPP Jaminan Produk Halal akan ditandatangani setelah pemilu.

"Jangan hanya produk, tapi juga jasa. Harus ada standar. Juga bagaimana best practice untuk Indonesia karena kita kompetisi juga dengan pelaku usaha luar," ungkap Riyanto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika