REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah meminta kejelasan soal perkembangan terkini rencana pembangunan smelter dan industri turunan di Kabupaten Sumbawa Barat. Hal itu disampaikannya dalam kesempatan rapat koordinasi di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Selasa (7/5).
Hadir dalam rapat itu antara lain Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah, Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Musyafirin, dan Presiden Direktur PT Amman Mineral Rachmat Makkasau. Perusahaan itu merupakan salah satu pemangku kepentingan dari terwujudnya rencana tersebut.
Gubernur yang akrab disapa Zul itu menilai, kejelasan progres tersebut sangat penting. Tujuannya agar pemerintah daerah bisa mengambil peran dalam membantu Amman Mineral melakukan pembicaraan-pembicaraan lanjutan demi menyakinkan NTB sebagai daerah pilihan berinvestasi.
“Jangan sampai publik menilai pemerintah tidak memiliki keseriusan. Masyarakat Sumbawa Barat ingin smelter segera hadir. Jangan sampai dikasih angin surga, tapi tidak ada realisasinya," ujar Zul.
Dia ingin mendapatkan kepastian secara jelas dari Amman Mineral terkait waktu konstruksi smelter dan industri turunannya dimulai. Zul juga menginginkan adanya progres terbaru terkait dengan rencana tersebut. "Karena sampai sampai sekarang progres belum ada," lanjut Zul.
Pembangunan smelter dan industri turunan ini, baginya, berkaitan dengan mewujudkan industrialisasi di NTB. Zul menyampaikan, pemerintah daerah akan membantu semaksimal mungkin supaya proyek ini dapat berjalan baik.
Selain itu, pihaknya juga berupaya untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk menghadapi kemajuan pembangunan tersebut. "Seperti putra-putri NTB yang ahli kimia, dengan kita sekolahkan bahkan perguruan tinggi di NTB bisa didorong untuk membentuk program studi kimia. Kenapa pemerintah meminta kejelasan, agar kami bisa menyiapkan sumber daya manusianya. Jangan sampai masyarakat jadi penonton di rumahnya sendiri," papar dia.
Zul menegaskan Pemprov NTB memiliki tanggung jawab memastikan semua investor diperlakukan dengan nyaman lantaran NTB ingin menciptakan iklim ramah bagi dunia investasi. Pemprov NTB pun, lanjut dia, menyadari proses pembangunan smelter tidak mudah dan tentu membutuhkan nilai investasi yang cukup besar.
Untuk itu, kata Zul, pemerintah akan membantu Amman Mineral dengan melakukan pembicaraan dengan investor yang akan membangun industri turunan dari smelter tersebut.
"Pemprov NTB ingin dalam posisi meringankan beban Amman Mineral. Pemerintah akan membantu melakukan negosiasi dengan perusahaan-perusahaan industri turunan seperti pabrik pupuk, pabrik semen, dan pabrik perkabelan agar mau berinvestasi di NTB," ungkap Zul.
Progres Pembangunan
Di tempat yang sama, Presiden Direktur Amman Mineral Rachmat Makkasau mengatakan, progres pembangunan Smelter di NTB berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan komitmen Amman Mineral untuk membangun smelter setelah mengambil alih perusahaan tambang dari PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) pada 2 November 2016.
Rachmat menyampaikan semua proses di lapangan telah dilakukan dengan survei lahan dimulai dari darat, laut, dan udara. Rachmat mengatakan konstruksi pembangunan smelter akan dimulai pada 2019 dan kontruksi harus selesai pada pertengahan 2022.
"Kalau lewat dari itu akan menjadi risiko besar bagi perusahaan kami," kata Rachmat.
Dia menilai, untuk penyerapan tenaga kerja, smelter tidak terlalu membutuhkan tenaga kerja banyak, berkisar 300 orang. Namun yang membutuhkan tenaga kerja besar justru industri-industri turunan yang menyertai pembangunan smelter, seperti pabrik semen, pabrik kabel, dan pabrik pupuk yang akan mengolah bahan baku dari hasil smelter di NTB.
"Saat ini kami baru sebatas MoU dengan industri turunan, kami persilakan jika ada perusahaan lain yang siap untuk membangun industri turunan di Kabupaten Sumbawa Barat," ungkap Rachmat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika