REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai unggahan Twitter Wasekjen Demokrat Andi Arief soal adanya setan gundul di Koalisi 02 sebagai sikap pribadi. BPN meyakini cicitan itu tak berkaitan dengan sikap Partai Demokrat.
"Sejauh ini yang kami rasakan dan kami sudah konfirmasi bahwa Partai Demokrat tetap dengan koalisi adil makmur. Kami anggap bahwa cuitan-cuitan itu adalah pendapat pribadi dari kader Partai Demokrat," kata Direktur Hukum dan Advokasi BPN, Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (8/5).
Dasco menyerahkan pada Demokrat soal cicitan Andi Arief itu. Dalam hal isi unggahan Andi Arief yang menyebut Demokrat bakal memilih jalur sendiri bila 'setan gundul' itu dipertahankan. Menurut dia, sejauh ini Demorkat pun tak pernah bicara soal keluar dari Koalisi Indonesia Adil Makmur.
"Sejauh ini secara resmi Partai Demokrat tidak pernah mengkomunikasikan hal tersebut. Kami anggap bahwa ya cuitan-cuitan atau pendapat-pendapat pribadi dari masing-masing pribadi di Partai Demokrat," kata politikus Gerindra itu.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief mengungkapkan istilah Setan Gundul itu melalui akun Twitternya @Andiarief__. Dalam unggahannya, Andi Arief menyebut Partai Demokrat hanya ingin melanjutkan koalisi dengan Gerindra, PAN, PKS, Berkarya dan Rakyat.
Namun jika calon presiden (capres) Prabowo Subianto lebih memilih mensubordinasikan koalisi dengan kelompok 'setan gundul' tersebut maka Demokrat akan memilih jalan politiknya sendiri.
"Dalam koalisi adil makmur ada Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, Berkarya, dan rakyat. Dalam perjalanannya muncul elemen setan gundul yang tidak rasional, mendominasi dan cilakanya Pak Prabowo mensubordinasikan dirinya. Setan Gundul ini yang memasok kesesatan menang 62 persen," kata Andi Arief dalam unggahannya, Senin (6/5).
"Gerakan rakyat itu hancur lebur karena setan gundul memberi info sesat 02 menang 62 persen. Tidak ada people power berbasis hoaks," lanjut Andi Arief.
Ikuti Whatsapp Channel Republika