REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) angkat bicara terkait potensi bergabungnya PAN dan Demokrat ke dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK). PDIP mengatakan, bahasan terkait koalisi lebih baik dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil resmi pemilu.
"Saat ini masih terlalu dini untuk bicara arah koalisi ke depan," kata Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Kamis (9/5).
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) KIK itu mengatakan, partai-partai saat ini masih berkonsentrasi guna mengamankan perolehan suara mereka di parlemen. Dia mengatakan, suara yang telah diberikan rakyat kepada partai harus dijaga dengan sebaik-baiknya.
Potensi merapatnya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat ke KIK mulai terlihat usai pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Komandan Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Jokowi. Keduanya bertemu Presiden di Istana Negara Jakarta dalam kesempatan yang berbeda.
Menurut Hasto, pertemuan dialog-dialog yang dilakukan Jokowi dalam kedua pertemuan itu berlangsung konstruktif. Namun, dia mengingatkan, penentuan langkah koalisi ke depan tidak akan dimabil secara sembarangan.
"Itu akan dilakukan dengan pembahasan secara bersama-sama dengan ketua umum partai dalam koalisi," kata Hasto lagi.
Dia mengatakan, arah koalisi merupakan bagian dari perencanaan strategis kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf dan partai KIK. Dengan demikian, dia melanjutkan, kerjasama itu akan bersifat timbal balik.
"Kami berpendapat mengingat KIK telah bekerja keras dan rakyat menetukan hasilnya maka arah koalisi ke depan itu berpijak kepada kesepakatan bersama kepada seluruh partai KIK," kata Hasto lagi.
Sebelumnya, Demokrat disebut-sebut bakal merapat ke dalam koalisi Jokowi. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Ketua Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.
Dia mengatakan koalisi parpol pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan berakhir jika Joko Widodo-Ma'ruf Amin memenangi pemilu. Ia pun mengungkapkan ada kemungkinan bagi Demokrat untuk masuk dalam pemerintahan ke depannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika