REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Minggu pertama Ramadhan 1440 H, Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I menambah penyaluran elpiji subsidi tiga kilogram (kg) di wilayah Aceh. Sebanyak lebih dari 1 juta tabung, meningkat 11 persen dari penyaluran normal, telah digelontorkan ke pangkalan-pangkalan sejak awal Mei 2019.

Branch Marketing Manager Aceh, Awan Raharjo, menyampaikan bahwa penambahan ini untuk merespon peningkatan konsumsi elpiji. "Konsumsi elpiji 3 kg di Aceh meningkat diantaranya karena pelaksanaan tradisi Makmeugang. Sehingga kami menambah penyaluran ke 2.480 pangkalan di wilayah Aceh," kata Awan, Ahad (12/5), seperti dalam siaran persnya.

Penambahan sebanyak lebih dari 12.700 tabung per hari juga dilakukan di Aceh Utara. Khusus di kota Lhokseumawe, mencapai 5.000 tabung per hari. Ini juga untuk merespon isu kelangkaan elpiji tiga kg yang beredar di masyarakat.

Sementara Aceh Tengah yang juga dilanda isu kelangkaan, telah ditambah penyaluran sebanyak 11 persen dari konsumsi normal. Hampir 3.300 tabung elpiji tiga kg disebar ke 92 pangkalan di Aceh Tengah.

"Kami menengarai isu ini sengaja disebar pengecer. Karena mereka mendapat keuntungan jika lebih banyak elpiji yang digelontorkan," ujar Awan.

Untuk itu, lanjut Awan, pihaknya meningkatkan koordinasi dengan Pemda. Melalui rapat bersama Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID), Pertamina menyampaikan perlunya peningkatan pengawasan penyaluran elpiji tiga kg.

"Alokasi elpiji tiga kg untuk Aceh rata-rata 2,41 juta tabung per bulan. Sementara jumlah masyarakat miskin di Aceh sesuai data BPS pada September 2018 sejumlah 831.500 jiwa. Jika tepat sasaran bagi masyarakat miskin, maka per keluarga miskin mendapat 11 tabung per bulan," kata Awan.

Namun alokasi rata-rata per bulan di Aceh sebanyak 2,41 juta tabung tersebut tidak akan mencukupi jika dikonsumsi oleh total penduduk Aceh sebanyak lebih dari lima juta jiwa. Sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat agar penyaluran elpiji tiga kg tepat sasaran kepada masyarakat miskin.

"Kami mengajak seluruh Pemkab dan Pemkot untuk bersama pro aktif melakukan pengawasan di lapangan. Pertamina siap bersama perangkat Pemda seperti Satpol PP, mengadakan sidak secara kontinyu ke agen dan pangkalan," tutur Awan.

Pertamina sendiri melarang agen dan pangkalan menjual pada pengecer. Maupun menjual dengan harga di atas HET. Sebanyak 23 pangkalan telah dikenakan sanksi karena terbukti melanggar ketentuan tersebut.

Pengawasan yang lebih ketat juga diperlukan untuk mengendalikan pengecer. Pertamina tidak dapat mengawasi maupun memberi sanksi pada pengecer. Karena mereka bukan distributor resmi elpiji tiga kg.

Ikuti Whatsapp Channel Republika