REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo (Bamseot) menyoroti kericuhan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Hinai, Langkat, Provinsi Sumatra Utara (16/5). Kericuhan tersebut menyebabkan ratusan warga binaan kabur dan hingga saat ini sekitar 53 orang masih diburu polisi. Kerusuhan di Lapas sudah terjadi dua kali dalam kurun waktu sepakan,

"Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Permasyarakatan (DitjenPAS) untuk melakukan evaluasi seluruh sistem di Lapas, baik sistem manajemen pengelolaan maupun pengawasan di dalam Lapas," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/5).

Bamsoet juga mendorong Kemenkumham melalui DitjenPAS untuk melakukan kajian kapasitas Lapas yang layak. Kemudian juga melakukan penyesuaian antara jumlah sel tahanan dengan warga binaan yang ada. Mengingat kondisi lapas yang overcapacity sering kali menjadi pemicu utama rusuh di Lapas;

"Kemenkumham juga untuk menjamin bahwa setiap warga binaan di Lapas dan Rutan mendapatkan haknya sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Permasyarakatan," kata politikus Partai Golkar tersebut.

Selain itu, Bamsoet juga mendorong Kepolisian untuk terus melakukan pencarian warga binaan yang kabur hingga seluruhnya dapat tertangkap. Sebab, kata Bamsoet, itu akan meresahkan masyarakat sekitar. Terakhir, Bamsoet juga mendorong Lapas Narkotika Kelas III Hinai berkerja sama dengan Kepolisian untuk menyebarkan identitas warga binaan yang masih buron.

"Agar masyarakat dapat membantu pencarian dan melaporkan jika mendapati orang yang ciri-cirinya serupa dengan identitas yang disebarkan," tutur Bamsoet.

Ikuti Whatsapp Channel Republika