REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan menggelar konferensi ekonomi internasional di Bahrain pada Juni mendatang. AS dilaporkan akan merilis bagian pertama dari rencana perdamaian Timur Tengah, termasuk konflik Israel-Palestina, pada acara tersebut.
Seorang pejabat senior di pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengungkapkan, konferensi di Bahrain akan mempertemukan para pejabat pemerintah dan pemimpin bisnis dalam rangka memulai kembali bagian ekonomi dari rencana perdamaian. Proposal untuk menyelesaikan masalah politik yang pelik antara Israel dan Palestina akan turut didiskusikan.
Dalam bagian ekonomi, AS disebut akan mendorong investasi di Tepi Barat dan Jalur Gaza. “Kami pikir ini adalah kesempatan untuk mengambil rencana ekonomi yang telah kami kerjakan untuk waktu yang lama dan mempresentasikannya di wilayah tersebut,” kata pejabat itu.
Dia mengatakan, konferensi akan menunjukkan kepada rakyat Palestina, khususnya warga Gaza dan Hamas, bahwa ada negara-negara donor di seluruh dunia yang bersedia datang dan melakukan investasi. “Rencana ekonomi memiliki pendekatan komprehensif yang akan memungkinkan Palestina meningkatkan standar hidup,” ujarnya.
Pertemuan yang dijadwalkan digelar di Manama pada 25-26 Juni diharapkan diikuti oleh perwakilan dan eksekutif bisnis dari Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Menurut pejabat di pemerintahan Trump, menteri keuangan dari beberapa negara juga akan turut hadir.
Belum diketahui apakah pejabat Israel dan Palestina turut diundang atau berpartisipasi dalam acara tersebut. Namun, AS menyebut beberapa pemimpin bisnis Palestina cukup berminat untuk datang ke acara itu.
Pejabat senior Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Wasel Abu Youssef mengatakan negaranya tak akan menghadiri konferensi AS di Bahrain. “Posisi kami jelas, kami tidak akan berpartisipasi dalam segmen ekonomi atau dalam segmen politik dari perjanjian ini,” ujarnya.
Sementara juru bicara Menteri Keuangan Israel Moshe Kahlon belum memastikan apakah pihaknya akan hadir dalam konferensi di Bahrain. “Kami belum menerima undangan,” kata dia.
Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan Pemerintah Palestina tak diajak berkonsultasi mengenai konferensi ekonomi AS di Bahrain bulan depan, termasuk rencana untuk mendorong investasi di Jalur Gaza dan Tepi Barat. “Kabinet tidak berkonsultasi tentang lokakarya (ekonomi) yang dilaporkan, tidak tentang konten, maupun hasil serta waktu,” ucapnya, dikutip laman Jerusalem Post, Senin (20/5).
Pemerintahan Trump telah mengatakan akan merilis rencana perdamaian Timur Tengah atau dikenal dengan istilah “Deal of the Century” seusai bulan suci Ramadan. Namun telah muncul dugaan bahwa rencana perdamaian AS tak mencantumkan kemerdekaan Palestina. Hal itu diperkuat dengan laporan the Washington Post, bulan lalu. Beberapa pejabat AS yang dikutip Washington Post mengatakan bahwa dalam rencana perdamaiannya, pemerintahan Trump hanya akan mencantumkan tentang perbaikan kondisi hidup rakyat Palestina.
Sebagai pengganti kemerdekaan, AS disebut akan melakukan investasi dan sumbangan senilai puluhan miliar dolar untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza. Beberapa negara Arab, seperti Mesir dan Yordania, juga akan menikmati aliran dana dari Washington.
Ikuti Whatsapp Channel Republika