REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Angkasa Pura I sebagai pengelola bandara di kawasan Indonesia Timur menyatakan siap membantu mencarikan solusi bagi maskapai Garuda Indonesia agar tetap membuka rute penerbangan ke kawasan timur. Sebab, penutupan rute tujuan Indonesia Timur akan menjadi kerugian secara wilayah maupun nasional.
Corporate Seceretary AP I, Handy Heryudhitiawan, mengatakan, secara umum permintaan penumpang untuk penerbangan ke timur lebih rendah dibanding kawasan barat. Itu disebabkan dari faktor ekonomi, populasi, infrastruktur dan industri yang jauh lebih banyak di Indonesia Barat.
"Seandainya maskapai hendak tutup (rute) maka akan menjadi kerugian wilayah bahkan Indonesia. Seyogyanya harus dicari jalan keluar bersama," kata Handy kepada Republika.co.id, Kamis (23/5).
Handy mengatakan, sejauh ini AP I sebagai Badan Usaha Milik Negara sudah secara maksimal untuk mendorong maskapai, termasuk Garuda Indonesia, agar dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Sementara ini, terdapat empat insentif yang telah diberikan AP I terhadap maskapai yang melayani perjalanan ke Indonesia Timur.
Pertama, penggratisan landing fee untuk pembukaan rute baru di 11 bandara selama 12 bulan. Insentif ini berlaku untuk semua penerbangan domestik dan internasional. Kecuali, untuk Bandara Juanda, Surabaya yang hanya diberikan untuk penerbangan internasional.
Insentif kedua yakni diskon 50 persen untuk penambahan frekuensi penerbangan pada 11 bandara selama 12 bulan. Ketiga, Handy melanjutkan, AP I juga memberikan insentif berupa pembebasan biaya aktivitas promosi dan inagurasi yang dilakukan maskapai di seluruh bandara kelolaan AP I. Terakhir, yakni insentif khusus Bandara Juanda dan Sulan Hasanuddin berupa potongan harga landing fee 25 persen selama satu tahun.
Namun, terlepas dari insentif yang telah diberikan itu, Handy mengatakan, perlu ada jalan keluar agar maskapai yang melayani perjalanan ke kawasan timur dapat bertahan. Bagi AP I, kata dia, pihaknya selalu mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisien dalam pemberian insentif.
Evaluasi insentif yang kemungkinan dapat diberikan bagi maskapai yakni berupa pengaturan ulang parkir kebandarudaraan. Hal ini dinilai bisa meringankan biaya operasional maskapai ketika tiba di bandara.
"Kami atur parkir yang paling menguntungkan mereka sehingga operasional groundhandling lebih murah," kata Handy.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, mengatakan, masalah yang dialami Garuda Indonesia saat ini harus diselesaikan oleh lintas sektor. Perlu sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah karena penutupan rute kawasan timur menyangkut masalah sosial bagi masyaraka setempat.
"Efisiensi harus dimaksimalkan dengan mengurangi biaya-biaya tanpa menurunkan pelayanan. Ini butuh sinergi yang kuat antar BUMN," katanya menambahkan.
Di sisi lain, kewajiban Garuda Indonesia dalam hal finansial juga perlu diringankan. Sebab, keringanan-keringanan yang diberikan itu bukan semata-mata demi bisnis maskapai. Namun, untuk keberlangsungan kegiatan masyarakat di kawasan Indonesia Timur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika