REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Istana Kepresidenan akan memanggil Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terkait pernyataannya bahwa tiga persen anggota TNI terpapar paham radikalisme. Kepala Staf Presiden Moeldoko menyebutkan, dirinya akan mengkonfirmasi kepada Menhan terkait penyebutkan angka tersebut, termasuk mengusut sumber data atau survei yang dipakai.

"Dasarnya apa, riset atau survei dari mana biar clear. (tiga persen) Cukup banyak makanya kita ingin tahu apa," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Kamis (20/6).

Sebelumnya, dalam acara halalbihalal Mabes TNI, Menhan mengaku prihatin dengan dengan sekelompok tertentu yang ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi khilafah negara Islam. Bahkan, menurutnya, ada prajurit TNI yang terpapar paham radikalisme.

Berdasarkan data yang dimiliki Kemhan, sebanyak sekitar tiga persen anggota TNI yang sudah terpapar paham radikalisme dan tidak setuju dengan ideologi negara, Pancasila. Selain prajurit TNI yang tidak setuju dengan Pancasila, kata Ryamizard, sebanyak 23,4 persen mahasiswa setuju dengan negara Islam/ khilafah, lalu ada 23,3 persen pelajar SMA. Kemudian ada 18,1 persen pegawai swasta menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, 19,4 persen PNS menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, dan 19,1 persen pegawai BUMN tidak setuju dengan Pancasila.

Ikuti Whatsapp Channel Republika