REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menganggap saat ini HIV-AIDS sudah bukan hanya masalah kesehatan. Namun menurut Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, masalah HIV-AIDS ini isunya sudah masuk ke maslaah sosial.

"Karena dari tahun ke tahun kasusnya bertambah dan juga ini sudah merambah ke desa. Di beberapa daerah di Jabar banyak yang desanya sudah terkena," ujar Uu kepada wartawan usai membuka Pertemuaan Koordinasi Penguatan Kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) se-Jawa Barat di Gedung Sate, Senin (24/6).

Menurut Uu, HIV-AIDS berdampak sosial karena kalau masyarakat tahu ada tetangganya yang terkena penyakit HIV-AIDS maka penilainnya berbeda. Bahkan, sikap yang diberikan masyarakat pada ODHA membuat sering membuat yang punya penyakit tersebut menjadi minder.

"Oleh karena itu, kami ingin penyelesaian zero AIDS di Jabar bukan hanya dilakukan oleh pemerintah tapi harus bergandengan dengan para ulama, ustadz dan ustadzah, para guru tingkat SLTA," katanya.

Menurut Uu, peran ulama diperlukan karena memiliki pengetahuan tentang ukhrowi jadi bisa menyampaikan tentang hal itu. Sementara kalau kesehatan tentang dampak negatif oleh Dinas Kesehatan dan kebijakan oleh pemerintah.

"Jadi harus bersama-sama. Para kepala daerah harus konsen supaya gayung bersambut. Jadi smua daerah bergerak," katanya.

Uu mengakui, memang dengan ulama belum ada penandatanganan kesepakatan secara resmi. Namun, pemerintah bisa bekerja dengan MUI yang merupakan mitra pemerintah.

"Bahkan dalam mencegah HIV-AIDS ini harus dilibatkan tokoh-tokoh agama yang lainnta juga agar HIV-AIDS tak ada di Jabar," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika