REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Prof Maswadi Rauf berharap tetap ada partai politik yang berada di luar Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024. Maswadi menilai, keberadaan partai di luar pemerintahan sangat diperlukan sebagai fungsi pengawasan terhadap pemerintahan berjalan.

"Itu bahaya nanti kalau semua partai tergiur masuk pemerintahan, rusak itu, sebab checks and balances itu harus secara institusional, tidak bisa semua parpol masuk ke pemerintahan, nanti kontrol itu hilang," ujar Maswadi saat dihubungi wartawan, Senin (1/7).

Ia tidak sependapat dengan anggapan yang menyebut fungsi pengawasan tetap bisa dilakukan oleh partai yang berada dalam koalisi mendukung pemerintahan. "Jangan diharapkan kontrol dari individual tapi harus  institusional, karena itu saya pikir kita harapkan ada partai yang di luar pemerintahan, itu tidak benar kalau semua masuk pemerintahan itu akan baik, tidak," ujar Maswadi.

Maswadi menilai, ukuran kebersamaan juga tidak bisa diartikan dengan bergabungnya seluruh partai dalam pemerintahan. "Itu bukan ukuran kebersamaan itu," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah partai koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga disebut-sebut tengah menjajaki kemungkinan bergabung dengan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, seperti Partai Demokrat dan PAN. Itu setelah keluarnya putusan MK yang juga sekaligus menandai berakhirnya Koalisi Indonesia Adil Makmur.

Partai Demokrat rencananya baru akan mengumumkan arah koalisi usai 40 hari meninggalnya istri Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kristiani Herrawati yang jatuh tepat 10 Juli 2019. Sementara PAN baru akan menyelenggarakan rakernas pada akhir Juli ini. Sedangkan PKS secara resmi  masih menunggu musyawarah Majelis Syuro.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno mengungkapkan, bahwa partainya belum memutuskan sikap pascaputusan MK menolak seluruh gugatan sengketa hasil pilpres dari Tim Hukum Prabowo-Sandi. Eddy mengaku PAN masih mengkaji sejumlah opsi yang ada.

"Bagaimana kalau sampai ada opsi pertimbangan untuk masuk pemerintahan, kalau diajak, dengan catatan kalau diajak ya," kata Eddy di kediaman Prabowo di Kertanegara IV, Jakarta, Jumat (28/6).

Ikuti Whatsapp Channel Republika