REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera mendistribusikan air bersih untuk mengatasi kekeringan di wilayahnya. Khofifah mengaku telah mengkoordinasikan dengan beberapa OPD untuk penyaluran air bersih maupun untuk mengatasi kekeringan secara keseluruhan.

“Saya telah meminta kepada OPD khususnya BPBD untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. Apalagi, curah hujan di hampir seluruh wilayah Jatim sudah sangat jarang,” kata Khofifah di Surabaya, Rabu (3/7).

Khofifah menjelaskan, Pemprov Jatim lewat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim telah bergerak cepat dengan mendistribusikan air bersih pada 24 daerah yang terdampak kekeringan. Daerah terdampak kekeringan tersebut di antaranya, yakni Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Pasuruan.

Khofifah menyatakan, jika dipetakan kecamatan dan desa terdampak kekeringan sesuai Bakorwil, di Madiun ada 42 kecamatan dan 138 desa yang terimbas. Bakorwil Bojonegoro ada 51 kecamatan dan 164 desa.

Bakorwil Malang ada 19 kecamatan dan 47 desa. Selanjutnya, Bakorwil Pamekasan ada 40 kecamatan dan 56 desa. Kemudian Bakorwil Jember ada 28 kecamatan dan 61 desa.

“Proses pendistribusian air bersih ini telah dilakukan sejak awal Juni lalu sesuai pemetaan daerah rawan kekeringan. Selain itu, BPBD juga telah mendistribusikan 820 unit tandon, 1.000 lembar terpal dan 3.000 unit jerigen melalui BPBD kabupaten,” ujar gubernur perempuan pertama di Jatim ini.

Khofifah kemudian meminta komitmen dari semua OPD untuk melakukan persiapan dan antisipasi musim kemarau ini. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan penanganan terbaik bagi masyarakat.

“Banyak OPD yang terlibat misalnya Dinas Pertanian, Dinas PU dan SDA, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dilibatkan untuk mengatasi kekeringan pertanian,” kata Khofifah.

Selain itu, Pemprov Jatim juga diakuinya menyiapkan strategi untuk mengatasi kekeringan yang terjadi di beberapa wilayah, dengan menggandeng pemerintah kabupaten dan kota. Hal ini penting dilakukan untuk mempercepat penangangan kekeringan yang sudah terjadi ataupun memetakan daerah dan desa yang rawan bencana kekeringan.

“Saya minta bupati dan wali kota agar siap siaga pada musim kemarau ini. Apalagi, berdasarkan informasi dari BMKG bulan Juni ini sudah masuk musim kemarau dan puncaknya pada Agustus mendatang,” kata Khofifah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika