REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo menanggapi surat Dewan Pembina Partai Golkar (Wanbin PG) Aburiza Bakrie yang menyatakan musyawarah nasional (munas) digelar akhir 2019. Menurut Bamsoet, penentuan waktu munas tak bisa ditentukan per orang.
"Untuk menentukan itu (waktu munas) kan mekanismenya harus melalui rapat pleno, jadi jadwal munas itu tidak bisa ditentukan oleh saya, maupun pak Airlangga, bukan orang per orang. Itu harus dilakukan melalui rapat, namanya rapat pleno," kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu, Kamis (4/7).
Untuk itu, Bamsoet mendorong DPP segera merespons surat dari dewan pembina untuk segera melakukan rapat resmi menentukan waktu munas. Dengan penentuan resmi, Bamsoet mengatakan, tidak ada lagi mispersepsi soal penyelenggaraan munas.
"Tidak ada lagi kesimpangsiuran perbedaan perspektif pendapat yang diputuskan melalui mekanisme yang disediakan AD/ART," ujar wakil koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar itu.
Bamsoet menegaskan, semua mekanisme harus dikembalikan kepada AD/ART sebagai konstitusi partai. Menurut dia, Partai Golkar juga selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat.
"Jangan sampai tradisi tersebut hilang digantikan oleh sikap otoriter dari segelintir orang," ujar Bamsoet.
Melalui keterangan tertulis, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menyarankan kepada DPP Golkar agar segera mengadakan Rapat Pleno untuk melakukan persiapan dan menetapkan jadwal Rapat Pimpinan Nasional dalam rangka konsolidasi Golkar pascapemilihan umum 2019.
"Sekaligus melakukan persiapan dan menetapkan tanggal MUNAS pada akhir 2019 yang akan datang," tulis Aburizal dalam keterangan tertulisnya.
Wanbin PG berpendapat bahwa Munas 2019 merupakan momentum untuk mengembalikan jati diri Golkar yang bersifat mandiri, terbuka, demokratis, moderat, solid, mengakar, responsif, majemuk dan egaliter. "Munas 2019 hendaknya merupakan titik awal bagi kemandirian dan kejayaan partai Golkar 2024," tegas Aburizal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika