REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko memandang bahwa mekanisme 'checks and balances' alias pengawasan dan keseimbangan tetap diperlukan dalam sistem demokrasi. Perkataan Moeldoko ini menyangkut pembahasan koalisi Jokowi-Ma'ruf yang masih dinamis. Sejumlah partai politik yang sebelumnya berseberangan, seperti Gerindra, PAN, dan Demokrat, kini berpeluang merapat.

"Penguatan koalisi pasti selalu terjadi kepada siapapun, karena Pak Jokowi selalu memikirkan bagaimana negara ini dibangun bersama. Tapi juga pertimbangan check and balances itu tidak boleh diabaikan sebagai negara demokrasi," kata Moeldoko di kantornya, Jumat (5/7).

Moeldoko juga menambahkan, Jokowi juga kerap menyampaikan bahwa pihaknya tak ingin lagi menjalankan roda pemerintahan hanya berdasar kepentingan beberapa kelompok saja. Presiden ingin peran pembangunan bisa dilakukan oleh seluruh pihak, termasuk bagian yang sebelumnya memiliki perbedaan pandangan politik.

"Tapi semua harus ikut berkontribusi bahkan membuka tangan seluas-luasnya Presiden siapapun ayo bergabung, juga disebut secara nyata Pak Prabowo-Sandi dan seterusnya," katanya.

Menurut Moeldoko, seluruh pendukung Jokowi-Ma'ruf tak perlu lagi berpikir mengenai 'jatah' apa yang akan didapat setelah ini. Ia meminta agar semua pihak mulai bergerak bersama untuk membangun Bangsa Indonesia.

"Saya bisa memahami bahwa situasi ini, situasi yang dari sebenarnya dalam konteks lebih luas itu sekali lagi kita jangan terjebak hnya memikirkan gua dapat apa, gua dapat apa, tapi bicara negara," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika