REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding meyakini Presiden RI Joko Widodo akan bersikap proporsional dalam membagi kursi menteri kepada partai politik pendukungnya. Jokowi diyakini tidak akan membuat diskriminasi.

"Kalau nanti seandainya ada jatah-jatah, dapatlah dan proporsional, tidak mungkin PDIP lebih sedikit dari PPP, atau sebaliknya tidak mungkin," kata Karding di kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (5/7).

Menurut dia, pernyataan beberapa partai yang menginginkan jumlah kursi menteri merupakan wacana sehingga tidak perlu ditanggapi secara serius. Karding menilai, kursi menteri merupakan kewenangan penuh Presiden Jokowi. Sementara tugas partai pendukung adalah mendukung dan mengawal hingga selesai.

Ia mengatakan bahwa Jokowi sudah menyatakan ingin memiliki menteri yang mampu mengeksekusi kebijakannya dan memiliki kepemimpinan kuat dan manajerial.

"Selain itu, beliau juga ingin banyak anak muda, kita tunggu saja seperti apa nanti, apakah mereka ini berasal dari partai atau nonpartai. Jokowi sudah menyatakan tidak ingin membedakan antara profesional dan partai politik, dikotomi itu memang tidak baik," ujarnya.

Terkait dengan keinginan Jokowi memasukkan anak muda sebagai pembantunya, menurut Karding yang juga Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma''ruf, merupakan ide yang harus dihormati.

Ia menilai Jokowi ingin kabinetnya bergerak cepat dan para menterinya bersikap sebagai eksekutor visi dan misi Jokowi. "Jokowi ingin banyak kaderisasi kepemimpinan nasional. Kalau banyak anak muda jadi menteri, otomatis ke depan banyak anak muda layak jadi pemimpin nasional," katanya.

Menurut dia, sangat baik bagi masa depan bangsa Indonesia apabila banyak anak muda yang memiliki keterampilan memimpin lembaga negara dan memiliki kecakapan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika