REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Induk usaha holding BUMN Pertambangan, PT Inalum (persero) menyampaikan empat saran kebijakan strategis untuk mendorong upaya hilirasi produk mineral dan batubara (Minerba). Hal itu disampaikan Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Budi mengatakan, kebijakan yang diperlukan pertama yakni konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal itu diperlukan agar SDA minerba yang bakal diolah dalam proses hilirasi tetap mencukupi untuk kebutuhan nasional.

Budi mengatakan, sejauh ini jumlah produksi batubara telah mencapai 25 juta ton per tahun. Adapun dalam lima tahun ke depan, Budi menyebut, pemerintah akan membangkitkan listrik yang membutuhkan 11 juta ton batubara. Selain itu, juga dibutuhkan sekitar 13 juta ton batu bara untuk pembangunan pabrik syngas, gas metanol, serta gasifikasi dari batu bara atau yang disebut dimethyl ether.

Karena itu, ke depan, produksi batubara di dalam harus dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan domestik. Bukan hanya di ekspor dalam bentuk barang mentah. "Kita butuh bangun pabrik yang berkelanjutan minimal dalam 30-50 tahun ke depan," ujar Budi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7).