REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menanggapi persyaratan rekonsiliasi yang diajukan oleh Partai Gerindra, yakni pemulangan Imam Besar FPI Rizieq Shihab (HRS) dan pembebasan para tokoh yang ditahan Kepolisian. Karding mengatakan tuntutan tersebut sebenarnya kurang tepat untuk dilakukan.
"Tapi kan tergantung Gerindra karena haknya mengusulkan ada di mereka. Terserah pak Muzani sebagai pihak yang menyertakan HRS sebagai bagian dari klausul sarat rekonsiliasi," kata Karding di Jakarta, Selasa (9/7).
Karding, yang juga wakil ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin, menyerahkan sepenuhnya syarat rekonsiliasi kepada kubu oposisi. Dia mengatakan, klausul terkait rekonsiliasi bisa disampaikan saat ada lobi atau diplomasi nantinya.
"Kan prinsipnya tergantung mereka, mau menyertakan klausul apa saja boleh," kata dia.
Karding melanjutkan, sah saja jika ada tuntutan tertentu untuk dibawa ke dalam rekonsilias kedua kubu nanti. Kendati demikian, Karding mengatakan, klausul terkait rekonsiliasi itu tentu akan dibahas oleh partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf.
"Soal diterima atau tidak, disetujui atau tidak kan nanti kita lihat perkembangannya seperti apa," kata Karding lagi.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani tidak menyangkal bahwa salah satu syarat rekonsiliasi antara kubu Prabowo dan Jokowi adalah pemulangan Imam Besar FPI Rizieq Shihab dan pembebasan para tokoh yang ditahan Kepolisian. "Ya keseluruhan bukan hanya itu (pemulangan Rizieq) kan beberapa waktu lalu banyak ditahan-tahanin ratusan orang," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Dia berharap, langkah pemulangan Habib Rizieq dan pembebasan para tokoh akan mengendurkan ketegangan di tengah masyarakat sehingga tidak ada lagi gesekan. Muzani mengatakan tidak ada syarat lain yang diajukan pihaknya kepada Jokowi selain pemulangan Rizieq dan pembebasan sejumlah orang yang ditahan karena perbedaan pandangan politik di Pemilu 2019.
"Tidak ada (syarat lain), pokoknya yang penting adalah bagaimana perbedaan paham, perbedaan pandangan perbedaan pilihan di masyarakat kemudian menjadi sesuatu yang cair," ujarnya.
Dia menilai kalau perbedaan pandangan itu bisa cair maka diyakini ada energi bagi bangsa Indonesia untuk menata ke depan untuk membangun Indonesia. Selain itu, Muzani mengatakan, rekonsiliasi antar dua kubu akan sulit diwujudkan apabila hanya ucapan saja tanpa adanya tindakan.
"Islah yang sekarang harus dilakukan itu harus meniadakan dendam, harus meniadakan bahwa saya pemenang dan kamu yang kalah, saya penguasa, kamu yang dikuasai sehingga islah itu tidak akan terjadi kalau dendam yang seperti itu masih terjadi," katanya.
Muzani menilai rekonsiliasi hanya akan menjadi dagangan politik dan lip service kalau tanpa bisa mengendorkan ketegangan atau pertentangan di masyarakat apabila masih ada proses penahanan terhadap orang-orang yang selama ini berada di kubu oposisi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika