REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyambut positif pertemuan presiden terpilih Joko Widodo dan calon presiden Prabowo Subianto. Partai berlogo banteng moncong putih ini menilai jika pertemuan itu menjadi ukuran peningkatan kualitas demokrasi nasional.
"Dengan pertemuan kedua pemimpin, PDIP semakin meyakini bahwa jalan musyawarah demi persatuan Indonesia adalah pembumian penting dari demokrasi Pancasila," kata Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Sabtu (13/7).
Hasto berpendapat, pertemuan kedua elit politik yang disambut riuh kegembiraan akan membawa suasana positif di tingkat akar rumput. Dia mengatakan, semua pihak kini akan berproses pada jalan yang sama yakni memerkuat semangat merah putih alias semangat persatuan.
Dia mengatakan, pertemuan itu menambah optimisme PDIP terhadap arah masa depan bangsa dan negara. Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) ini melanjutkan, pertemuan itu juga menunjukan jika demokrasi Pancasila bekerja baik sesuai dengan kultur dan untuk kemajuan Indonesia Raya.
Dalam kesempatan itu, Hasto sekaligus mengungkapkan rasa syukur Megawati Soekarnoputri menyusul pertemuan tersebut. Mega, dia mengatakan, percaya kenegarawanan Prabowo seperti keyakinannya pada kepemimpinan Jokowi yang bersifat merangkul, berdialog dan berdedikasi bagi bangsa dan negara.
"Ketika persatuan para pemimpin berproses menjadi persatuan nasional seluruh warga negaranya, maka hal tersebut menjadi momentum penting bagi bangkitnya spirit dan kehendak nasional untuk berkemajuan bagi Tanah Air tercinta," kata dia.
Seperti diketahui, Presiden terpilih Joko Widodo dan calon presiden Prabowo Subianto telah melakukan pertemuan di stasiun MRT Lebak Bulus. Keduanya lantas bersalaman dan berpelukan di lokasi tersebut.
Momen ini sekaligus menandai mendinginnya suasana perpolitikan nasional yang sempat memanas sepanjang pesta demokrasi yang lalu. Keduanya pun sepakat menyampaikan bahwa tidak ada lagi istilah cebong dan kampret. Dua diksi yang selama ini seolah membelah pandangan politik masyarakat Indonesia.