REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Etik Golkar menemui Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto di Hotel Gran Melia, Kuningan, Senin (15/7). Majelis etik memberikan pesan agar Airlangga menjaga soliditas dan kekompakan Golkar menjelang musyawarah nasional. "Jadi kita berpesan kepada ketua umum menjaga kesatuan dan kesatuan," ujar Ketua Majelis Etik Muhammad Hatta usai pertemuan dengan Airlangga, Senin (15/7)
Hatta mengatakan, majelis melihat bahwa menghadapi Munas Golkar yang akan datang, segenap anggota partai Golkar harus bersikap kompak. Dalam hal ini, Majelis Etik mempunyai tugas untuk menertibkan, meluruskan berbagai hal-hal yang diperkirakan sebagai penyimpangan, maupun segala sesuatunya yang dakat membentuk perpecahan.
"Di internal Partai Golkar kita melihat memang masih ada upaya majelis etik meminta pada ketua umum untuk dapat meluruskan kode etik yang berhubungan dengan penyimpangan internal di kita," kata Hatta.
Selain soal munas, Hatta juga menyatakan, majelis berharap agar segenap jajaran kader partai mendukung era kepemimpinan baru Jokowi Ma'ruf. Sehingga, nantinya perubahan yang lebih signifikan ke depan dapat dirasakan untuk kepentingan rakyat banyak.
Selanjutnya, lanjut Hatta, Majelis Etik meminta Airlangga menjaga kesatuan dan kesatuan Golkar sebagai pemenang kedua Pemilu 2019 untuk berupaya memainkan peran yang signifikan dalam pemerintahan. "Kita ingin juga lima tahun ke depan Golkar bisa kembali mencalonkan pimpinan nasional dari partainya. Konteks itu dibahas melakukan persiapan-persiapan yang matang, salah satu kuncinya adalah mendukung kepemimpinan era Jokowi di paruh kedua ini secara fungsional," kata Hatta.
Majelis Etik menginginkan agar mesin partai Golkar itu bisa bergerak dan aktif kembali. Sekretaris Jenderal Golkar Lodewijk F Paulus yang menemani Airlangga dalam pertemuan itu mengatakan, Airlangga menerima sejumlah rekomendasi dari majelis etik.
Di samping itu, lanjut Lodewijk, Majelis Etik juga merekomendasikan agar munas tetap digelar pada Desember. "Mereka kan di bawah ketum, dan tadi juga salah satu yang mereka rekomendasikan Munaslub sesuai aturan yang berlaku, ya Desember itu," kata Lodewick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika