REPUBLIKA.CO.ID, PANDEGLANG -- Bupati Kabupaten Pandeglang Irna Narulita mengaku gusar dengan kurang responsifnya Pemerintah Kecamatan Cigeulis terkait kasus guru SDN Karya Buana 03 Nining (44 tahun) yang ramai diberitakan tinggal di toilet sekolah. Menurutnya, kasus Nining ini jangan dianggap lebay meskipun menurutnya sebenarnya guru honorer tersebut tidak benar-benar tinggal di dalam toilet.
"Jangan jawab masalah ini lebay, tindak lanjuti. Camat harus dengar aspirasi, usulkan yang urgent, koordinasikan dengan dinas-dinas terkait," ucap Irna, Senin (15/7).
Setelah didalami Pemkab Pandeglang, menurut Irna, orang tua guru honorer tersebut memiliki beberapa lahan tanah yang sebenarnya bisa dibangun rumah untuk Nining dan suaminya. "Saya marahin camatnya, kalau udah digoreng-goreng media gini baru. Ketika saya tanya punya tanah nggak mereka, ternyata punya. Kalau punya tanah kenapa tidak dibangun," ucapnya.
Irna mengaku jajarannya akan segera membangun hunian yang layak untuk guru Nining di lahan milik orang tuanya. Dalam tujuh hari, dirinya akan berusaha supaya Nining bisa tinggal di tempat yang lebih layak.
"Jadi mereka itu (guru Nining dan suaminya), sebenarnya tinggal di sebelah WC, bukan di dalam WC bro. Jadi di sebelah WC itu ada ruangan yang bisa mereka tinggali, karena buat rumah sendiri belum bisa dan bisa sambil jaga sekolah juga kan di sana. Jadi emang enak sih kalau 'digoreng-goreng' begitu," ujar Irna.
Dari pantauan Republika.co.id di lokasi, sebenarnya memang ada dua ruangan sekolah yang dijadikan Nining untuk aktivitasnya sehari-hari. Ruang pertama, toilet sekolah yang digunakan Nining untuk dapur dan tempat shalat. Ruang kedua ada di samping toilet tersebut yang digunakan sebagai ruang tidur dan warung jajanan siswa.
Untuk ruang tidur dan warung, berukuran sekitar 3x6 meter yang hanya dibatasi dengan sekat kayu triplek tipis. Adapun satu ruangan lagi, Nining menggunakan bagian depan pintu toilet khusus guru untuk meletakkan peralatan memasak seperti penggorengan dan kompor gas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika