REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan negaranya akan terus mengurangi komitmennya dalam kesepakatan nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Dia menuding Eropa tak memenuhi kewajibannya dalam kesepakatan tersebut.

“Menurut menteri luar negeri kami, Eropa membuat 11 komitmen, tidak ada yang mereka patuhi. Kami mematuhi komitmen kami dan bahkan melampaui mereka,” kata Khamenei, Selasa (16/7).

Oleh sebab itu, Iran akan terus menangguhkan komitmennya dalam JCPOA. “Sekarang kami mulai mengurangi komitmen kami, mereka (Eropa) menentangnya. Betapa kurang ajarnya! Kalian tidak memenuhi komitmen kalian,” ujar Khamenei.

Wakil Presiden Iran Es’hagh Jahangiri mengatakan Eropa harus mengambil tindakan nyata jika ingin menyelamatkan JCPOA. Terkait hal itu, Jahangiri mendorong Eropa agar dapat mendesak Amerika Serikat (AS) mencabut sanksi terhadap Iran.

“Daripada mengadakan pertemuan yang berbeda dan menekan Iran untuk tetap dalam kesepakatan, negara-negara Eropa harus memaksa AS untuk meninggalkan sanksi kejamnya,” kata dia, dikutip laman Mehr News Agency.

Para menteri luar negeri Eropa telah melakukan pertemuan di Brussels, Belgia, pada Senin, untuk membahas nasib JCPOA. Dalam pertemuan itu disepakati pengayaan uranium yang baru-baru ini dilakukan Iran bukan merupakan pelanggaran signifikan terhadap JCPOA.

“Hingga saat ini, tidak ada satu pun pihak dalam kesepakatan yang mengisyaratkan niat mereka untuk memohon pasal ini (mekanisme hukuman atas pelanggaran JCPOA oleh Iran),” kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini.

Saat ini, Eropa masih berusaha mengatur mekanisme Instex, yakni saluran perdagangan berbasis barter dengan Iran. Namun, mekanisme Iran yang setara belum diterapkan. Jika mekanismenya berjalan maju, awalnya hanya akan berurusan dengan produk-produk seperti obat dan makanan yang tak dikenai sanksi AS.

Para pejabat Iran telah berulang kali mengatakan Instex harus memasukkan penjualan minyak atau menyediakan fasilitas kredit yang substansial agar menguntungkan. Namun, para diplomat Eropa masih mencemaskan bahwa mereka dapat dibidik sanksi Washington.

Ikuti Whatsapp Channel Republika