REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar mengaku tak setuju dengan usulan bahwa Partai Gerindra diberi kursi Ketua MPR, sebagai bagian semangat rekonsiliasi. Menurut mereka, posisi itu sudah seharusnya diberikan kepada partai berlambang pohon beringin itu.
"Ketua MPR RI itu logisnya diduduki partai pemenang kedua perolehan kursi di DPR RI, yang diduduki Partai Golkar," ujar Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily saat dihubungi, Jumat (19/7).
Ace menjelaskan, rekonsiliasi antara Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, bukan merupakan ajang bagi-bagi kursi. Namun, jika Gerindra juga mengincar kursi Ketua MPR, hal tersebut harus dibicarakan terlebih dahulu dengan partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Pembicaraan rekonsiliasi kan bukan sekadar bagi-bagi kursi, kalaupun membahas itu, seharusnya dibicarakan bersama dengan KIK," ujar Ace.
Meski partainya mengaku tetap membuka komunikasi, Golkar bersikukuh bahwa kursi Ketua MPR adalah milik partainya. Apalagi, partai dengan warna dominan kuning itu juga telah menjalin komunikasi dengan partai lain terkait posisi tersebut.
"Rasionalisasi politiknya jelas, kalau PDIP dapat kursi ketua DPR, ya Golkar sebagai pemenang kedua dapat kursi ketua MPR, itu logis saja," ujar Ace.
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding juga menanggapi Partai Gerindra yang juga mengincar kursi Ketua MPR RI. Karding menilai, sebaiknya Partai Gerindra tetap memposisikan diri sebagai partai oposisi pasca-Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
"Walaupun tentu kalau bicara soal ideal, partai-partai sejak awal memilih berbeda dengan Pak Jokowi mestinya sudah menyiapkan diri untuk menjadi partai oposisi kalau dia kalah, sebaiknya kalau dia menang menjadi partai pemenang," ujar Karding saat dikonfirmasi wartawan pada Jumat (19/7).
Karding menilai, dengan begitu akan memperlihatkan karakter dan identitas dari partai tersebut. Selain itu, menurutnya, keberadaan Gerindra sebagai oposisi juga akan membantu membangun tradisi keseimbangan (checks and balances) antara pemerintah dan DPR.
"Artinya ke depan itu siapapun yg menang dia akan memerintah siapa pun yang kalah menyiapkan diri untuk beroposisi. Ini yang ideal," kata Karding.
Karding juga menanggapi perihal masuknya Gerindra dalam bursa Ketua MPR sebagai tindaklanjut pasca rekonsilisasi pertemuan Prabowo dan Joko Widodo beberapa waktu lalu. Karding menilai pertemuan memang bagian politik untuk bekerja sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Namun demikian, pertemuan tidak kemudian diartikan sebagai pembagian kekuasaan atau power sharing. "Artinya kita ingin sebagai sebuah, kita ingin sebagai bagian dari politik bangsa kita menjaga persatuan maka kita perlu bertemu, kita perlu bekerja sama, tapi tidak sampai pada power sharing," kata Karding.
Menurut, aggota Komisi III DPR itu, kalau pun memang sampai ada power sharing, maka seharusnya dibahas dahulu antar partai koalisi Indonesia Kerja (KIK) Jokowi-Ma'ruf. Karding beralasan, banyak juga diantara partai KIK merasa memiliki peluang untuk menduduki kursi MPR.
"Tentu akan nanti dibahas bersama khususnya ditingkat partai-partai ditingkat KIK. Karena kita juga belum tau sampai sekarang seperti apa sikap masing-masing partai karena belum pernah bertemu," kata dia.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid menilai, semangat rekonsiliasi yang diawali dari pertemuan antara Prabowo-Jokowi beberapa waktu lalu untuk persatuan dan kesatuan bangsa harus ditindaklanjuti semua pihak. Menurut Sodik, pertama harus diwujudkan oleh para wakil rakyat anggota MPR. Termasuk oleh para pemimpin partai dalam menetapkan Ketua MPR.
"Dengan semangat tersebut maka komposisi terbaik adalah Ketua MPR (dari) Gerindra, Ketua DPR (dari) PDIP, Presiden Joko Widodo," ujar Sodik dalam keterangan yang diterima wartawan, Jumat (19/7).
Apalagi menurut Sodik, pascapilpres berakhir, jabatan yang saat ini ramai dibahas dan diperebutkan adalah posisi Ketua MPR. Menurutnya, peluang Gerindra untuk masuk kursi pimpinan MPR tidak perlu diragukan lagi mengingat partai yang dipimpin Prabowo Subianto tersebut memperoleh suara nasional terbanyak kedua dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
Karenanya, ia berharap komposisi ketua MPR dan DPR diatas tanpa harus terkait dan menunggu komposisi terakhir koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan. Apalagi, posisi ketua MPR ditetapkan melalui pemilihan oleh anggota MPR baik dari anggota DPR maupun anggota DPD dengan pengajuan sistem paket.
"Karena rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami keberadaan dan posisi PDIP serta Gerindra khususnya dalam Pileg dan Pilpres 2019-2024," ujar Anggota Fraksi Partai Gerindra di MPR tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika