REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Arif Satrio Nugroho
Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dijadwalkan akan menggelar pertemuan pada hari ini. Analis politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, rekonsiliasi dalam hal pembagian kekuasaan atau power sharing dapat terjadi dalam pertemuan antara Mega dan Prabowo.
"Dalam pertemuan tersebut bisa saja terjadi rekonsiliasi dengan syarat pembagian kekuasaan atau power sharing," kata Pangi dihubungi di Jakarta, Rabu (24/7).
Pangi mengatakan, selama ini Megawati boleh jadi merupakan "batu sandungan" Gerindra untuk masuk dalam koalisi Jokowi. Pertemuan Prabowo dengan Megawati diyakini menjadi kunci bagi Gerindra.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu mengatakan dalam hal pertemuan untuk membahas sebuah rekonsiliasi, tentu ada ruang kecil dan bilik besar.
Oleh karena itu, Pangi yakin, akan ada pertemuan empat mata antara Megawati dan Prabowo.
"Karena sebenarnya hubungan Prabowo dan Megawati saya lihat sangat cair dan dekat," kata Pangi.
Dia menilai masuknya Prabowo ke gerbong koalisi Pemerintahan Jokowi mungkin saja terjadi. Dia mencermati bahwa Megawati senang saja dengan masuknya Gerindra.
"Masuknya Gerindra ke Gerbong Jokowi dalam rangka mengimbangi dan mengurangi dominasi perang pengaruh di-inner circle Jokowi selama ini seperti Surya Paloh, Luhut Binsar Panjaitan, dan Wiranto yang cukup mendominasi," kata dia.
Pangi mengajak publik melihat bahasa tubuh serta pesan politik yang disampaikan tokoh dalam pertemuan nanti, yang mungkin dapat menunjukkan sinyal ada tidaknya peluang koalisi tercipta. "Pertemuan nanti mungkin saja tempatnya bakal ada kejutan, kita tunggu saja, pertemuan dari tiga tokoh negarawan dan anak bangsa," ujar dia.
Baik PDIP maupun Gerindra telah menyatakan bahwa pertemuan antara elite mereka adalah pertemuan silaturahim biasa. Namun, segelintir elite mereka tidak menutupi peluang pembagian kekuasaan khususnya di parlemen sebagai bagian dari rekonsiliasi.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menyebut adanya kemungkinan partai pendukung Prabowo-Sandi ikut duduk di kursi pimpinan MPR RI. Kemungkinan tersebut bisa muncul dalam proses musyawarah memilih pimpinan MPR RI.
"Kemungkinan musyawarah mufakat ke sana (kursi pimpinan untuk partai pendukung Prabowo-Sandi) terbuka," kata Ahmad Basarah di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Kamis (18/7).
Basarah yang juga Wakil Sekretaris Jenderal PDIP itu mengatakan, pada periode 2019 - 2024, jumlah pimpinan MPR RI akan berjumlah lima orang. Menurut dia, lima orang tersebut harus menampilkan postur fraksi parpol-parpol dan DPD RI.
"Kita lihatlah siapa yang mewakili dari unsur unsur parpolnya dari Koalisi Indonesia Kerja siapa yang mewakili dari parpol Indonesia Adil Makmur. Harapan saya secara pribadi lima orang kepemimpinan MPR mendatang harus mewakili spektrum kekuatan politik di MPR termasuk dari unsur DPD RI," kata Ahmad Basarah.
Menurut Basarah, unsur pimpinan MPR harus merepresentasikan kekuatan parpol yang ada di parlemen. Sehingga, tidak ada lagi blok Koalisi Indonesia Kerja atau blok Indonesia Makmur.
"Semua diharapkan melebur dalam komposisi itu sehingga pimpinan MPR dapat mewarnai spektrum politik nasional dan mereka bisa menjadi representasi persatuan Indonesia," ujar dia.
Basarah juga menjelaskan, formasi Pimpinan MPR berbeda dengan dengan pimpinan DPR. Pimpinan DPR otomatis diatur dalam UU MD3 bahwa pemenang pemilu menjadi Ketua DPR.
Sementara pimpinan MPR dilakukan dengan pemilihan. Dengan begitu, akan dilihat dinamikanya nanti ketika MPR melakukan sidang paripurna untuk menetapkan siapa saja pimpinan MPR yang akan memimpin di 2019-2024.
Wakil Sekjen Gerindra Anggawira mengatakan, Gerindra menyambut baik jika pertemuan antara Prabowo dan Megawati dapat berlangsung. Gerindra berharap dengan komunikasi yang baik maka akan tercipta suasana kondusif dan positif.
Terkait suasana kebatinan mayoritas kader Gerindra terkait peluang bergabung dengan koalisi Jokowi ke depan, Anggawira mengungkapkan, bahwa yang terpenting saat ini adalah terbangunnya komunikasi dengan baik.
"Tentunya Gerindra akan terus kritis dan konstruktif. Sebab tantangan persoalan ekonomi ini harus bisa di selesaikan dengan baik, ini sangat berat kalau tidak ada komunikasi," ujar dia.
Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid sebelumnya sudah lebih dulu mengklaim, bahwa semangat rekonsiliasi yang didorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto berbuah jatah kursi ketua MPR untuk Gerindra. Sodik berpendapat, komposisi terbaik parlemen 2019-2024 partainya mengisi kursi ketua MPR, sementara, PDIP menempati posisi ketua DPR.
"Dengan semangat tersebut, komposisi terbaik adalah ketua MPR Gerindra, ketua DPR PDIP, Presiden Joko Widodo," ujar Sodik lewat keterangan resminya, Jumat (19/7).
Menurut dia, komposisi ketua MPR dan DPR itu tak harus terkait dan menunggu komposisi terakhir koalisi oposisi dan pemerintah. Menurut Sodik, rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami keberadaan dan posisi PDIP dan Gerindra.
Selain itu, ia menjelaskan inti rekonsiliasi adalah memperkokoh semangat kebersamaan demi kepentingan Indonesia yang lebih besar. Ia menilai, persatuan dan kesatuan menjadi modal paling penting memperkuat kembali kedaulatan dan kemajuan bangsa.
“Semangat rekonsiliasi untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa ini pertama-tama harus diwujudkan oleh para wakil rakyat anggota MPR, terutama oleh para pemimpin partai politik, dalam menetapkan ketua MPR,” ujarnya.
[video] Jokowi dan Prabowo Bertemu, ET: Contoh Demokrasi yang Dewasa
Ikuti Whatsapp Channel Republika