REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengimbau nasyarakat agar tak mudah mengunggah data kependudukan, seperti KTP elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Identitas Anak (KIA), ke media sosial. Sebab, data yang diunggah tersebut akan muncul dalam mesin pencari Google sehingga mudah disalahgunakan dan bahkan diperjualbelikan oleh para 'pemulung data'.
"Banyaknya gambar KTP-el dan KK yang tersebar di Google juga menjadi celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan," kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh, dikutip dari laman kemendagri, Ahad (28/7).
Pernyataan Zudan ini menanggapi praktik jual beli data Nomor Induk Kependudukan (NIK), KTP-el dan KK oleh sebuah grup tertutup Dream Market Official yang viral hari-hari ini. Selama ini, kata Zudan, banyak sekali data dan gambar KTP-el serta KK yang tersebar di medsos dan laman pencarian Google.
"Sekadar contoh, ketik 'KTP elektronik' di Google, dalam sekedipan mata (0,46 detik) muncul 8.750.000 data dan gambar KTP elektronik yang gambarnya tidak diblur sehingga datanya terpampang atau terbaca dengan jelas. Begitu juga ketika ketik clue 'Kartu Keluarga' di Google maka dalam waktu 0,56 detik muncul tak kurang 38.700.000 hasil data dan gambar KK," jelas Zudan.
Bahkan, lanjut Zudan, masyarakat pun dengan enteng menyerahkan salinan KTP-el dan KK untuk suatu keperluan, seperti mengurus SIM dan lainnya melalui biro jasa. "Data KTP-el dan nomor HP kita itu sudah kita sebarluaskan sendiri saat masuk hotel, perkantoran, dan lain-lain. Tak ada jaminan data tadi aman tidak dibagikan ke pihak lain sehingga muncul banyak penipuan," ujarnya.
Begitu juga ketika mengisi ulang pulsa di konter atau warung kerap diminta menulis sendiri nomor HP di sebuah buku. Data Nomor HP di buku tadi ternyata laku dijual dan ada pembelinya.
Zudan pun memastikan, jual beli data kependudukan tak dilakukan oleh Dukcapil. Selain itu, data NIK dan KK juga tersimpan aman di database Dukcapil.
"Jadi saya pastikan data kependudukan yang dijualbelikan itu bukan berasal dari Dukcapil. Saya juga ingin memastikan bahwa data NIK serta KK tersimpan aman di data base Dukcapil dan tidak bocor seperti dugaan masyarakat," kata dia.
Sekadar informasi, sistem pengamanan data center Dukcapil dibuat berlapis, harus melalui tiga kali tahapan pindai sidik jari agar dapat masuk ke data center. Dukcapil juga menggunakan jalur VPN saat berhubungan dengan operator.
"Jadi kalau bocor dari dalam sangat kecil kemungkinannya. Yang paling memungkinkan adalah penyalahgunaan data yang beredar luas di Google tadi dan dikumpulkan serta diolah oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika