REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyatakan kesiapan Kaltim untuk ditunjuk sebagai ibu kota negara. Hal ini karena menyangkut kepentingan yang lebih besar yakni untuk bangsa dan negara.
"Dimana pun ibu kota negara ini akan dipindahkan kita akan menyetujuinya, termasuk bila akan dipindah ke Kaltim, pokoknya kita menurut saja," kata Isran kepada awak media, di Samarinda, Rabu (31/7).
Menurut Isran, pihaknya telah mendapatkan undangan dari Bappenas untuk menyampaikan presentasi terkait kesiapan Kaltim menjadi ibu kota pada 5 Agustus 2019.
"Ada beberapa poin yang akan kami presentasikan di antaranya terkait kesiapan pemerintah dan masyarakatnya, kemudian terkait lingkungan dan terakhir terkait aspek keamanan dan ketertiban, sedangkan terkait hal yang teknis semua data sudah diserahkan ke Pemerintah Pusat," ujar Isran Noor.
Menurut Isran bahwa pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan ini merupakan kepentingan berbangsa dan bernegara yang begitu luas, dan bukan kepentingan kepentingan per wilayah saja.
"Makanya dalam presentasi nanti akan kami sampaikan fakta riil di lapangan sesuai yang dibutuhkan oleh Pemerintah Pusat dan saya tidak mau untuk membandingkan dengan daerah lain, karena ini untuk kepentingan yang lebih besar," ujar Isran.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengaku sangat mendukung bila Kaltim akhirnya dipilih menggantikan DKI Jakarta sebagai ibu kota RI.
Hetifah menyarankan Pemprov Kaltim untuk membuat perencanaan yang bagus terkait dengan konsep ibu kota baru yang bisa menjadi alasan kuat Pemerintah Pusat bahwa Kaltim lokasi yang paling tepat sebagai "New Indonesia".
"Jangan sampai ada pemikiran ibu kota harus seperti Jakarta dengan kemacetan, polusi, kekumuhan, Kaltim harus bisa menciptakan tatanan pemerintahan yang futuristik, canggih tapi masih menempatkan kearifan lokal, seperti hutan dan laut yang menjadi ciri khas geografis Kalimantan Timur," ujar Hetifah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika