REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN (Persero) sedang menuai sorotan publik. Hal ini menyusul peristiwa pemadaman listrik secara menyeluruh (blackout) di area Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat, pada Ahad (4/8). Muncul pelbagai tudingan, kejadian tersebut adalah  imbas dari belum adanya direktur utama (dirut) PLN yang definitif.

Dirut PLN sebelumnya, Sofyan Basir, mundur akibat tersangkut kasus suap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau I. Kemudian, Djoko Rahardjo Abumanan menjadi pelaksana tugas (Plt) Dirut PLN sejak 29 Mei 2019. Selang beberapa bulan kemudian, mulai 2 Agustus 2019, posisi Djoko digantikan Sripeni Inten Cahyani sebagai Plt Dirut PLN.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberi arahan kepada semua menteri agar tidak membuat keputusan hingga Oktober 2019.

"Kecuali nanti ada hal khusus mengenai ini (PLN) dari Pak Presiden, saya tidak tahu. Karena menteri (BUMN) lagi haji, tunggu pulang haji juga," ujar Menko Luhut di Kantor Kementerian Kemaritiman, Jakarta, Senin (5/8).

Terlepas dari itu, Luhut menilai PLN untuk masa mendatang harus dipimpin orang-orang yang tak sekadar menguasai keuangan, melainkan juga teknologi. "Dalam bidang ini, PLN tidak boleh dipimpin oleh orang yang mengerti masalah finance saja. Itu ada banyak masalah-masalah teknlogi, yang elok dipimpin, dikawalin, orang yang mengerti teknologi," ujar Luhut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika