REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD – Pemerintah Pakistan mengatakan tak mempertimbangkan opsi militer untuk merespons situasi di Kashmir. Namun ia mengaku siap menanggapi setiap agresi India atas wilayah tersebut.

“Kami tidak melihat opsi militer. Bukankah kita berhak untuk menanggapi jika terjadi agresi?” kata Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi pada Kamis (8/8), dikutip laman TRT.

Pakistan diketahui telah menurunkan hubungan diplomatik dan menangguhkan aktivitas perdagangan dengan India. Hal itu dilakukan setelah New Delhi mencabut status istimewa atas wilayah Jammu dan Kashmir.

Selain itu, Pakistan pun telah menangguhkan layanan kereta api menuju India. “Kami telah memutuskan untuk menutup Samjhauta Express,” kata Menteri Perkeretapian Pakistan Sheikh Rasheed.

India mengaku menyesalkan keputusan Pakistan menurunkan hubungan bilateral antara kedua negara sehubungan dengan pencabutan status istimewa Jammu dan Kashmir. New Delhi menilai, pencabutan itu merupakan urusan internal negaranya.

“Perkembangan terakhir yang berkaitan dengan Pasal 370 sepenuhnya merupakan urusan internal India. Konstitusi India adalah, sedang dan akan selalu menjadi urusan kedaulatan. Berusaha untuk ikut campur dalam yurisdiksi itu dengan menerapkan visi yang mengkhawatirkan tentang wilayah tersebut tidak akan pernah berhasil,” kata Kementerian Luar Negeri India dalam sebuah pernyataan pada Kamis (8/8).

Menurut India, keputusan Pakistan untuk menurunkan hubungan dengannya merupakan gambaran mengkhawatirkan bagi relasi bilateral kedua negara. Sebab New Delhi mengklaim alasan di balik keputusan Pakistan tak didukung fakta di lapangan.

“Pemerintah India menyesali langkah-langkah yang diumumkan Pakistan kemarin dan akan mendesak negara itu untuk meninjau mereka sehingga saluran-saluran normal untuk komunikasi diplomatik dapat dipertahankan,” kata Kementerian Luar Negeri India. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika