Sabtu 10 Aug 2019 18:37 WIB

Dunia Muslim Diminta Berperan Aktif Atasi Krisis Kashmir

Aktivis Khasmir meminta dunia muslim untuk mendorong krisis Kashmir ke PBB

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Prajurit Paramiliter India memeriksa tas seorang pria yang mengendarai skuter saat jam malam di Srinagar, Kashmir yang dikuasai India, Kamis (8/8).
Foto: AP Photo/Dar Yasin
Prajurit Paramiliter India memeriksa tas seorang pria yang mengendarai skuter saat jam malam di Srinagar, Kashmir yang dikuasai India, Kamis (8/8).

REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Aktivis Kashmir dan olahragawan telah meminta Turki dan dunia Muslim untuk memainkan peran aktif dalam menyelesaikan krisis yang terjadi di Jammu dan Kashmir saat ini. Aktivis Kashmir, Fatima Anwar menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam akun Twitter-nya, terkait Kashmir.

"Orang-orang Kashmir ingin dunia Muslim maju dan memainkan peran mereka untuk menyelesaikan masalah inti ini," kata Fatima di Twitter dalam sebuah surat terbuka kepada Erdogan, dilansir dari Anadolu Agency, Sabtu (10/8).

Baca Juga

Fatima mengatakan warga Kashmir ingin menggunakan hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dan yang paling penting, mereka membutuhkan hak dasar kami untuk hidup. Warga Kashmir juga tidak akan pernah membiarkan India menjadikan Jammu dan Kashmir seperti Palestina maupun yang lainnya.

"Kami meminta (Presiden) Erdogan untuk memobilisasi PBB dan Organisasi Kerjasama Islam untuk memungkinkan kami memutuskan nasib kami sendiri," ujarnya.

Jammu dan Kashmir telah menjadi wilayah yang disengketakan sejak 1947, dan pada 5 Agustus, pemerintah India mencabut Pasal 370 Konstitusi India tanpa persetujuan warga Kashmir, yang telah melindungi identitas negara.

Fatima menilai itu sebagai tindakan ilegal dan hal ini tidak akan pernah diterima oleh orang-orang Kashmir. "India memberlakukan jam malam. Layanan telepon seluler dan internet dibatasi, dan sekitar 1 juta tentara telah dikerahkan di sini," ucapnya.

Ketegangan antara Islamabad dan New Delhi telah meningkat setelah langkah India mencabut status khusus Jammu dan Kashmir, yang memungkinkan warga Kashmir untuk memberlakukan hukum mereka sendiri dan mencegah orang luar menetap di dan memiliki tanah di wilayah itu.

Para pemimpin dan warga Kashmir khawatir langkah ini adalah upaya pemerintah India untuk mengubah demografi negara berpenduduk mayoritas Muslim, di mana beberapa kelompok telah berjuang melawan kekuasaan India untuk memerdekaan diri atau untuk penyatuan dengan negara tetangga, Pakistan.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement