Selasa 13 Aug 2019 16:16 WIB

Demokrat Bantah Incar Kursi Kabinet

Demokrat sadar kursi menteri adalah hak prerogatif presiden.

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Ratna Puspita
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan
Foto: Republika/Mimi Kartika
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Partai Demokrat Syarief Hasan membantah anggapan yang menyebut manuver partainya merapat ke koalisi pemerintahan sebagai upaya mengantar kursi di kabinet Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin. Syarief menegaskan Demokrat tidak pernah meminta jatah kursi kabinet.

"Kami tidak pernah mengincar jatah kursi, kami tidak pernah minta kursi. Karena kami sadar itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi kami jangan disamakan dengan partai lain," ujar Syarief Hasan saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (13/8).

Baca Juga

Kendati tak mengincar menteri, Syarief mengatakan, bukan berarti Demokrat mau bergabung tanpa mengajukan syarat. Syarief menyebut ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar Demokrat mau bergabung.

"Pertama kita chemistry-nya cocok apa enggak. Chemistry-nya dalam membangun bangsa cocok apa enggak. Programnya cocok atau tidak. Yang kedua kebersamaan ada atau tidak di dalam‎. Koalisi kan harus kompak. (ketiga) Kami nyaman atau tidak di dalam (koalisi)," kata Syarief Hasan.

Sebelumnya, politikus Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago menyebut manuver Demokrat yang berusaha bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf karena Demokrat berusaha mengincar kursi di kabinet. "Sepertinya semua partai politik yang mau gabung ke pemerintah saat ini pasti punya keinginan join di kabinet," kata Irma Suryani saat dihubungi, Selasa (13/8).

Kendati demikian, Irma menghormati pilihan politik partai demokrat untuk gabung ke pemerintah. Namun, keputusan menerima atau tidaknya Komisi Indonesia Kerja (KIK) akan diputuskan oleh presiden dengan pertimbangan partai-partai koalisi tertentu.

Irma menilai, Demokrat merupakan salah satu oposisi Joko Widodo di Pilpres. Namun, Demokrat tak menggunakan isu politik identitas unyuk menghantam Jokowi.

Untuk itu, ia menilai, wajar bila Demokrat ingin bergabung. Ia pun berpesan pada partai lain yang ingin bergabung agar tetap konsisten.

"Makanya partai yang kemarin membumihanguskan presiden dengan SARA, hoaks dan fitnah, sebaiknya belajar konsisten saja dulu pada konsituen , agar tetap memiliki kehormatan dihadapan publik," kata dia.

 

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement