REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menilai, manuver Partai Demokrat yang merapat ke pemerintah Joko Widodo (Jokowi) sebagai suatu kewajaran. Fadli menilai, sikap tersebut merupakan pandangan Demokrat sebagai parpol.
"Itu adalah hal yang wajar dalam demokrasi tentu time-table tergantung dari parpol masing-masing dan kita menghargai di manapun posisi itu," kata Fadli di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (14/8).
Menurut Fadli, setiap parpol akan punya pandangan politiknya masing-masing, baik yang akan ikut bersama pemerintah atau yang berada di luar pemerintahan. Dua posisi itu dinilai Fadli startegis, tergantung pada konstituen partai.
"Hitung-itungan politik tergantung juga konsituen dan saya kira tergantung arah dari parpol tersebut. Jadi saya kira hal yang wajar dalam berdemokrasi," ujar Fadli.
Meski Demokrat sudah terus berupaya merapat ke Jokowi, Fadli menyatakan, sikap Gerindra tetap berada di tangan Prabowo Subianto. Bila berada di dalam pemerintahan, Gerindra harus efektif bekerja dalam rangka membangun kepentingan bangsa yang lebih besar. Sementara, bila di luar pemerintahan Gerindra akan melakukan cek and balance secara optimal.
"Mengenai resminya saya kira tentu akan pada waktunya," kata Wakil Ketua DPR RI itu menegaskan.
Sebelumnya, Partai Demokrat mengakui, mayoritas kadernya ingin bergabung dengan koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Kendati demikian, secara umum partai belum mengambil keputusan.
"Memang mayoritas memang ya sih ingin ya bergabung kalau, dengan catatan ya kalau memang chemistry dan kebersamaannya bisa dibangun," kata Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.
Kendati demikian, Syarief menegaskan keputusan Demokrat baru bisa diputuskan oleh rapat Majelis Tinggi. Kendati, Ia juga mengakui komunikasi dengan présiden terpilih Jokowi tetap diupayakan terus berjalan.
Sejauh ini, lanjut Syarief, suara-suara kader yang ingin mendukung Jokowi masih berupa pandangan pribadi. Sementara, Demokrat sendiri masih menyusun agenda pertemuan majelis tinggi untuk menentukan posisi Demokrat terhadap kabinet.
Ikuti Whatsapp Channel Republika