REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan usulan sepuluh pimpinan MPR RI bukan ide yang patut. Sebab, ia mengatakan, pimpinan MPR berjumlah 10 akan menghabiskan anggaran negara yang terlalu besar.
"Ide 10 pimpinan yang terdiri dari sembilan fraksi plus satu dari DPD, bukan ide yang patut bagi publik karena anggaran keuangan negaranya besar," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/8).
Mardani juga menilai 10 kursi pimpinan MPR itu tidak memberi contoh teladan bagi masyarakat karena di saat sedang sibuk melakukan reformasi birokrasi, MPR justru memperbesar posturnya. Dia menilai reformasi birokrasi itu harus minim struktur namun kaya akan fungsi dalam menjalankan tugas.
"Jadi kalau 10 kursi Pimpinan MPR itu terlalu banyak, PKS senang bisa masuk, namun kami mikirnya kasihan," ujarnya.
Selain itu, dia menilai ide untuk mengusung figur dalam paket Pimpinan MPR sangat menarik untuk membangun konsensus bersama. Namun, ia khawatir di balik wacana itu ada keinginan agar semua masuk dalam "rombongan besar" sehingga tidak ada mekanisme check and balance.
"Paling baik dibuka saja ke publik siapa saja figur yang akan diajukan. Karena kalau figur yang diajukan tidak memiliki kemampuan memimpin lalu dalam jumlah yang banyak, akan menjadi beban," katanya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengusulkan agar kursi Pimpinan MPR RI berjumlah 10, terdiri dari sembilan berasal dari fraksi dan satu orang mewakili kelompok DPD RI. "MPR harus dijadikan sebagai lembaga politik kebangsaan dimana semua fraksi dan kelompok menyatu. Di MPR mestinya tidak ada koalisi dan oposisi, tetapi justru yang perlu ditekankan adalah NKRI," kata Saleh di Jakarta, Senin (12/8).
Dia mengusulkan komposisi pimpinan MPR itu berasal dari semua fraksi yang ada ditambah dengan perwakilan kelompok DPD. Saleh menilai beban anggaran untuk tambahan pimpinan MPR tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan kebersamaan yang akan terbangun.
"Apalagi, tambahan pimpinan MPR seperti ini sudah pernah dilakukan. Waktu itu, tambahannya malah langsung tiga orang," katanya.
Menurut dia, ketika ada tambahan tiga kursi pimpinan MPR mengapa tidak dipersoalkan anggarannya? Kenapa juga tidak dipersoalkan soal politik akomodatif di dalamnya? itu sama saja dengan kondisi sekarang ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika