REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kinerja para menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK tak pernah lepas dari sorotan netizen (warganet) di media sosial. Tak hanya itu, para netizen Facebook (FB) pun menyuarakan nama-nama menteri yang mereka nilai layak dipilih kembali dalam Kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Indonesia Indicator (I2) melakukan riset berbagai percakapan mengenai Menteri, Kementerian, dan Kebijakan Kementerian sepanjang Juli 2018 hingga Juli 2019. Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2), Rustika Herlambang mengungkapkan, data pembicaraan terkait Menteri di Facebook mencapai 55.848 post dari 15.548 akun organik. Sedangkan, pembicaraan terkait Kebijakan Menteri mencapai 62.662 post dari 19.977 akun organik.
"Berbagai perbincangan di Facebook dalam riset ini berasal dari akun organik, bukan robot. Dengan demikian, percakapan mengenai Menteri dan Kebijakan Menteri di Facebook relatif berlangsung secara alami," ujar Rustika saat memaparkan hasil risetnya bertajuk "Menteri dalam Framing Media Sosial 2019", Kamis (15/8).
Pembicaraan mengenai “Menteri Kabinet”, kata Rustika, mulai ramai dibicarakan sejak 9 Juli 2018 dan intensitasnya terus mengalami kenaikan hingga 15 Juli 2019. I2 mencatat ada 10 nama menteri paling banyak dibicarakan netizen di FB.
Sri Mulyani, Lukman Hakim Saifuddin dan Luhut Binsar Panjaitan merupakan tiga menteri yang paling banyak diperbincangkan di Facebook. Setahun terakhir, SMI dibicarakan sebanyak 6.152 kali dalam satu tahun. Respons yang ditujukan padanya relatif beragam, dan dekat dengan persoalan keseharian. “Di antaranya soal gaji pegawai negeri, pencairan THR dan gaji ke13, kenaikan tarif STNK, hingga soal utang negara,” ungkap Rustika.
Menteri Agama Lukman Hakim juga populer di Facebook dengan 4.847 percakapan. Isu yang dibicarakan tentang musim haji dan acara keagamaan. Selain itu, isu korupsi di daerah dan kementerian pusat juga cukup menjadi bahan perbincangan.
Sementara itu, nama Luhut B. Pandjaitan menjadi figur Menteri yang banyak dibicarakan ketiga dengan 4.494 percakapan. Perbincangan tentang Luhut, terkait dengan situasi pemilu, terutama isu rencana pertemuannya dengan Prabowo pasca-pilpres. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di posisi keempat dengan 4.085 pembicaraan.
Posisi kelima ditempati Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (3.217 pembicaraan). Adapun lima nama terakhir yang masuk daftar adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan 3.077 pembicaraan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman (2.993 pembicaraan), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (2.163 pembicaraan), Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (1.933 pembicaraan), serta Menteri Kesehatan Nila Moeloek (1.861 pembicaraan).
Rustika mengatakan, respons netizen Facebook dalam pembicaraan terkait menteri-menteri itu beragam. Lukman Hakim Saifuddin, misalnya, memperoleh tanggapan positif (51,08 persen atau 2.476 pembicaraan) antara lain dari pelaksanaan haji dan umrah, penetapan Hari Santri, isu pengeras suara masjid, serta kegiatan keagamaan seperti Idulfitri dan puasa Ramadan. Sedangkan sentimen negatif (25,50 persen atau 1.236 pembicaraan) muncul dari masalah korupsi di Kementerian Agama--termasuk ditemukannya uang yang diduga suap di kantornya; serta isu dana haji untuk pembangunan infrastruktur.
Luhut Binsar Panjaitan memperoleh sentimen positif (43,66 persen atau 1.962 pembicaraan) antara lain dari perkembangan pembangunan infrastruktur kemaritiman dan program Integrated Fishing Industry. Sementara sentimen negatif muncul antara lain dari film dokumenter Sexy Killer tentang "kotornya" bisnis batu bara di Indonesia dan kerusuhan pasca-pengumuman hasil pemilihan presiden.
Untuk Wiranto, nada positif (49,91 persen atau 2.039 pembicaraan) antara lain berasal dari ajakan tidak golput dalam pemilu dan penegasan bahwa kecurangan pemilihan presiden mestinya dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan tone negatif antara lain dari isu pengusutan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu dan kerusuhan pasca-pengumuman hasil pemilihan presiden. "Dua menteri itu banyak dibicarakan terkait kerusuhan setelah pemilu," ujar Rustika.
Beberapa menteri lainnya yang juga cukup populer di mata netizen Facebook lebih terkait kebijakan atau program kerja kementerian mereka yang memang menonjol dalam melayani kebutuhan mendasar seperti sistem pelayanan kesehatan (BPJS), sistem pendidikan (pelaksanaan UNBK, PPDB/sistem zonasi, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, dsb), sistem transportasi publik (kelancaran mudik, harga tiket pesawat), pembangunan infrastruktur, pelayanan keagamaan (ibadah haji, bulan Ramadhan, mudik, dsb), pengelolaan dana desa, dan masalah energy.
Selain dikenal karena banyak berurusan dengan pelayanan publik atau kebutuhan hidup sehari-hari, kerap menjadi narasumber media untuk berbagai persoalan dan kemudahan akses memperoleh pelayanan publik tersebut, beberapa menteri dalam catatan ini juga kerap berurusan dengan masalah korupsi atau maladministrasi yang terjadi di lingkungan instansi mereka.
Berdasarkan atas jenis 25 kebijakan kementerian yang terbanyak dipercakapkan di Facebook, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian desa menduduki posisi 3 teratas. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan khususnya dalam bidang Pendidikan, seperti zonasi, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), guru honorer, dan Ujian Akhir Nasional, merupakan salah satu persoalan yang terbanyak dibicarakan netizen di Facebook karena dianggap cukup meresahkan dan perlu ada sosialisasi – dan juga strategi komunikasi- yang lebih baik.
Sementara itu, untuk program kementerian yang terbanyak mendapat respons masyarakat adalah Dana Desa, Guru Honorer , Agenda Forum Internasional, serta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Program Dana Desa banyak dibincangkan tidak hanya manfaat yang telah diterima masyarakat, namun juga harapan untuk pengelolaan dana desa yang lebih baik.
Layak Dipertahankan
Menurut netizen Facebook, menteri yang layak dimajukan lagi adalah Sri Mulyani dan Susi Pudjiastuti. Di mata netizen, dua nama ini merupakan sosok menteri yang berkarakter, bukan hanya mumpuni atau berkompeten dalam bidangnya, yang ditunjukkan dengan kemampuannya menjadi pemimpin, tetapi juga komunikator yang baik. Di mata publik kebijakan-kebijakan yang mereka ambil kerap mengundang kontroversi, tetapi mereka tunjukkan dengan hasil kerja (kinerja) yang konkret dan positif bahkan kerap mendapatkan penghargaan dari lembaga internasional. Sri Mulyani tegas dalam memberantas korupsi dan mereformasi birokrasi di Kemenkeu, juga dapat menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di tengah disrupsi atau krisis ekonomi dunia (antara lain akibat perang ekonomi AS-Cina serta krisis ekonomi di Eropa).
Kinerja Sri Mulyani yang dinilai positif antara lain penerimaan negara yang melampaui target, kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS), pengembalian saham PT Freeport Indonesia ke pemerintah, penyelamatan uang negara dari perusahaan milik Tommy Suharto, keberhasilan pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) di Bali, dan prestasinya sebagai Finance Minister of the Year 2019 Global and the Asia Pacific. Sementara sentimen negatif muncul antara lain dari melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, bertambahnya utang negara, dan defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Sementara Susi Pudjiastuti tegas dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan laut Indonesia dari illegal fishing, sehingga Indonesia menjadi salah satu eksportir ikan besar dunia dan menyelamatkan potensi hasil laut bernilai triliunan rupiah. Susi juga sangat populer di kalangan rakyat kecil terutama nelayan dan para netizen karena penampilan pribadinya yang apa adanya. Berbeda dengan Susi Pudjiastuti yang populer sejak menjadi menteri kabinet Jokowi-JK, nama Sri Mulyani sudah lebih dikenal sebagai ahli ekonomi kelas dunia dan berintegritas.
Catatan penting dari temuan riset kali ini adalah diperlukannya sosok atau figur menteri yang tidak hanya yang mumpuni, memiliki kinerja yang bagus, namun juga berkarakter dan pandai berkomunikasi kepada masyarakat, baik di media mainstream dan media sosial, menjadi kriteria yang patut dipertimbangkan dalam penyusunan kabinet Jokowi - Ma’ruf Amin yang akan datang.