REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia telah memasuki usia ke-74, namun masih banyak yang harus diperbaiki, khususnya sistem demokrasi. Menurut Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, menuturkan demokrasi Indonesia masih terjebak dalam demokrasi prosedural.
"Indonesia masih belum mampu naik kelas menjadi demokrasi substansial. Selama 20 tahun lebih proses demokratisasi pasca reformasi, Indonesia kembali lagi terjebak dalam demokrasi prosedural dalam bentuk yang lain," ujar Sohibul lewat keterangan tertulisnya, Ahad (18/8).
Ia menjelaskan, ada empat alasan mengapa Indonesia masih terjebak dalam demokrasi prosedural. Keempatnya yaitu jebakan politik yang bebiaya mahal, jebakan hegemoni oliogarki, jebakan politik saling menyandra, dan jebakan politik yang involutif.
"Politiknya gaduh sendiri tanpa memberi dampak kemajuan di sektor-sektor lain. Politik jadi tercerabut dari fungsinya sebagai dinamo perubahan ke arah yang lebih baik baik dari sisi ekonomi dan kesejahteraan maupun dari sisi harmoni sosial kemasyarakatan," ujar Sohibul.
Padahal, menurut dia, demokrasi seharusnya dapat memberikan ruang dan peluang kepada seluruh lapisan masyarakat. Begitupun dengan manfaat dari demokrasi itu sendiri, mesti tersebar merata kepada tiap warga bangsa.
"Karena tujuan dari demokrasi adalah membuka kesempatan yang sama bagi seluruh warga agar rasa keadilan (sense of justice) dan rasa kesetaraan (sense of equity) terwujud," ujar Sohibul.
Dia berharap, dengan usia Indonesia yang ke-74 ini, sistem demokrasi Indonesia akan menuju ke arah yang lebih baik. Ia juga mengajak kepada semua elemen bangsa untuk bekomitmen dan ikut serta dalam perbaikan tersebut.
"Dibutuhkan komitmen, konsistensi, dan persistensi untuk menuntaskan transisi demokrasi ini sehingga bangsa Indonesia bisa keluar dari jebakan demokrasi prosedural menuju demokrasi substansial," ujar Sohibul menutup keterangannya.
