Rabu 28 Aug 2019 11:17 WIB

Capim KPK Jaksa Ceritakan Dilema Tangani Kasus Kader Nasdem

Johanis Tanak pernah menangani kasus kader Nasdem dan dipanggil oleh Jaksa Agung.

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Esthi Maharani
Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih (tengah) didampingi anggota pansel memimpin tes wawancara dan uji publik Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) periode 2019-2023 di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (27/8).
Foto: Republika/Prayogi
Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih (tengah) didampingi anggota pansel memimpin tes wawancara dan uji publik Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) periode 2019-2023 di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (27/8).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) 2019 kembali melakukan tes wawancara dan uji publik terhadap tujuh kandidat komisioner KPK pada Rabu (28/8). Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung, Johanis Tanak, mendapat giliran pertama dalam uji publik dan wawancara tersebut.

Dalam wawancara, anggota Pansel Capim KPK, Hendardi, menanyakan kepada Johanis ihwal kesulitannya menangani perkara korupsi selama menjadi aparat penegak hukum. Johanis pun mengungkapkan dilema terberat yang ia hadapi saat menangani perkara korupsi yang menjerat mantan Gubernur Sulawesi Tengah Bandjela Paliudju.

"Saya waktu itu Kajati Sulteng, saya menangani kasus Mantan Gubernur. Kasusnya sudah memenuhi unsur pidana korupsi. Saya dipanggil Jaksa Agung HM Prasetyo," ungkap Johanis.

Saat dipanggil, Johanis langsung diberitahu Prasetyo bahwa Bandjela merupakan Ketua DPW dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Mendengar pernyataan Prasetyo, Johanis langsung mengatakan, atasannya tersebut tak layak menjadi Jaksa Agung karena diusul oleh golongan partai.

"Saya langsung bilang mungkin ini momen yang tepat untuk bapak buktikan menegakkan hukum dan keadilan. Beliau langsung katakan, oh iya betul juga," tutur Johanis.

Setelah itu, Prasetyo memberikan izin kepadanya untuk terus memproses Bandjela. Mantan Gubernur Sulawesi Tengah itu dianggap merugikan negara Rp 8 miliar karena penggunaan dana pos biaya operasional gubernur yang tidak disertai bukti valid.

Johanis juga mengungkapkan, permasalahan dan kesulitan besar yang dimiliki Jaksa yakni integritas yang kurang. Oleh karena itu, masih banyak jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi.

"Kalau punya integritas tidak mungkin melakukan. Saya sering ditawarkan. Tapi saya tidak terima," ujarnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ۗاِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْۗ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاۤءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
Wahai anak cucu Adam! Janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia (setan) telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

(QS. Al-A'raf ayat 27)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement