REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan perbaikan 10 kantor pemerintah yang dibakar dan dirusak oleh pendemo di Jayapura, Papua akan menghabiskan dana Rp 100 miliar.
"Perbaikan akan didanai melalui APBN," kata Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono di Jayapura, Papua, Selasa (3/9).
Ia mengatakan pendataan tentang kerusakan bangunan sudah dilakukan dan akan dibahas dalam rapat terbatas di Jakarta yang dipimpin Presiden dan akan dikeluarkan peraturan presiden (perpres). Dengan dikeluarkannya perpres, maka perbaikan dan pembangunan bangunan yang rusak dapat segera dilaksanakan. Ia menambahkan untuk tahap awal yang harus dilakukan adalah membersihkan puing-puing sisa kebakaran.
"Mari kita kerahkan seluruh peralatan yang dimiliki untuk membersihkan puing-puing, termasuk di rumah atau toko milik masyarakat yang juga menjadi korban," katanya.
Basuki dan rombongan seusai meninjau kantor yang dibakar dan dirusak oleh para pendemo langsung kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat komersil. Aksi demo anarkis yang terjadi Kamis (28/8) sempat menyebabkan aktivitas Jayapura dan sekitarnya lumpuh akibat sejumlah bangunan termasuk warung milik warga ludes terbakar. Hingga saat ini warga yang rumahnya ludes terbakar masih mengungsi di Mako Lantamal X Jayapura.
