REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendukung kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia. Hal itu berdasarkan laporan hasil pertemuan wakil tetap RI di PBB dengan Sekretaris Jenderal PBB pada 10 September 2019 di New York, Amerika Serikat.

"Membahas situasi terakhir Papua dan status Papua dari sudut pandang PBB. Hasilnya, PBB dukung kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia dan isu kedaulatan bukan suatu pertanyaan bagi PBB. Status final PBB, berdasarkan negara baru, ya di mana ada New York Agreement 1962," kata Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jumat (13/9) petang.

Ia menuturkan, selain New York Agreement 1962, ada act of free choice 1969. Akan tetapi resolusi PBB 2524 tahun 1969 itu sudah menjelaskan bahwa keputusan sudah final yaitu tidak ada lagi istilahnya referendum atau kemerdekaaan Papua yang disetujui sebagian anggota sidang umum pada waktu itu.

"Dan PBB sudah melihat outcome, kesungguhan dari pembangunan dari pemerintahan pada era Presiden Jokowi di daerah Papua dan Papua Barat," kata Wiranto.

Namun, PBB mengingatkan Indonesia agar aparat kepolisian tetap menahan diri agar tidak menimbulkan dampak termasuk tuduhan pelanggaran HAM. Menurut Wiranto, permintaan itu sudah dilakukan karena Presiden, Kapolri, dan Panglima TNI, memerintahkan aparat keamanan untuk tidak represif.

Aparat keamanan diminta mengedepankan sikap persuasif, edukatif, dan kompromis. Mereka juga seharusnya mengajak para pengunjuk rasa untuk tidak berbuat anarkis termasuk kepada aparat keamanan yang bertugas di lapangan.

"Saya kira sekarang saatnya kita menghentikan itu semua ya, kita masuk dalam suasana damai suasana dialog bagaimana membangun Papua yang lebih baik, yang lebih sejahtera," tutur Wiranto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika