Selasa 17 Sep 2019 20:15 WIB

In Picture: Massa Poros Revolusi Mahasiswa Bandung Tolak Revisi UU KPK

Massa menuntut Presiden dan DPR untuk membatalkan pengesahan RUU KPK. .

Red: Mohamad Amin Madani

Massa yang tergabung dalam Poros Revolusi Mahasiswa Bandung melakukan aksi teatrikal saat unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (17/9). (FOTO : Abdan Syakura_Republika)

Massa yang tergabung dalam Poros Revolusi Mahasiswa Bandung melakukan aksi teatrikal saat unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (17/9). (FOTO : Abdan Syakura_Republika)

Massa yang tergabung dalam Poros Revolusi Mahasiswa Bandung melakukan aksi teatrikal saat unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (17/9). (FOTO : Abdan Syakura_Republika)

Massa yang tergabung dalam Poros Revolusi Mahasiswa Bandung melakukan aksi teatrikal saat unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (17/9). (FOTO : Abdan Syakura_Republika)

Massa yang tergabung dalam Poros Revolusi Mahasiswa Bandung melakukan aksi teatrikal saat unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (17/9). (FOTO : Abdan Syakura_Republika)

Massa yang tergabung dalam Poros Revolusi Mahasiswa Bandung melakukan aksi teatrikal saat unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (17/9). (FOTO : Abdan Syakura_Republika)

inline

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Massa yang tergabung dalam Poros Revolusi Mahasiswa Bandung melakukan aksi teatrikal saat unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (17/9).

Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menuntut Presiden dan DPR RI untuk membatalkan pengesahan RUU KPK.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Terkait
Aksi Tolak Revisi UU KPK di Titik Nol Kilometer Yogya
inpicture - 01 January 1970, 07:00
Aksi Tolak Revisi UU KPK di Titik Nol Kilometer Yogya
Pengetatan Jalur Independen tak Harus Tambah Jumlah KTP
nasional - 01 January 1970, 07:00
Pengetatan Jalur Independen tak Harus Tambah Jumlah KTP
Revisi UU KPK Dinilai Berdampak Negatif
nasional - 01 January 1970, 07:00
Revisi UU KPK Dinilai Berdampak Negatif
Akademisi: Revisi UU KPK Terkesan Mengada-ada
nasional - 01 January 1970, 07:00
Akademisi: Revisi UU KPK Terkesan Mengada-ada
Berita Lainnya
...
ekonomi - Rabu , 15 Feb 2023, 00:10 WIB
Dosen FEB UI: Perlu Satu Big Data UKM di Indonesia
...
ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 15:56 WIB
Rajawali Nusindo Targetkan Pendapatan Rp 5,2 Triliun pada 2023
...
ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 15:42 WIB
Erick Thohir Sebut Media dan Pemerintah Harus Duduk Bersama Bangun Ekosistem Digital Kuat
...
ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 15:32 WIB
Bank QNB Indonesia Catat Penurunan Kerugian pada 2022
...
ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 14:12 WIB
UMKM Sering Dibanggakan Tapi Pembiayaan Kredit dari Bank Minim
Advertisement
Terpopuler
1
Terkini inpicture
Advertisement