REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis 1998, Desmond Junaidi Mahesa mempertanyakan alasan Universitas Trisakti ingin memberi anugerah gelar putra reformasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, tidak ada orang yang bisa mengklaim menjadi bapak atau putra reformasi.
"Parameternya apa dia (Jokowi) jadi putra reformasi, apa alasan (Universitas Trisakti) memberi gelar itu, Amien Rais saja mengklaim sebagai Bapak Reformasi saja saya ketawa ngakak," kata Desmond kepada Republika, Ahad (22/9) malam.
Ia menegaskan, tidak ada orang yang bisa mengklaim dirinya menjadi bapak dan putra reformasi. Menurutnya, mahasiswa yang meninggal dunia saat memperjuangkan reformasi lebih layak diberi anugerahi sebagai putra reformasi ketimbang Jokowi.
Desmond mempertanyakan, Jokowi berperan sebagai apa pada saat peristiwa reformasi. Desmond juga mempertanyakan kinerja Jokowi selama lima tahun terakhir dan untuk lima tahun ke depan apakah telah mencerminkan semangat reformasi atau tidak.
"Saya sebagai aktivis tidak melihat bangunan-bangunan yang dia (Jokowi) bangun sesuai dengan tujuan dan cita-cita reformasi, masih banyak catatan (untuk pemerintahan Jokowi)," ujarnya.
Jika kinerja Jokowi diukur oleh langkah-langkahnya menggapai cita-cita reformasi, menurut Desmond, Jokowi tidak cocok dianugerahi sebagai putra reformasi. Dia menegaskan, akan lebih tepat jika mahasiswa Trisakti yang meninggal dunia saat peristiwa reformasi mendapat gelar putra reformasi.
Menurutnya, gelar putra reformasi juga akan lebih cocok disematkan untuk anak-anak aktivis reformasi seperti Adian Napitupulu dan anak aktivis reformasi lainnya. "Kalau Jokowi, saat peristiwa (reformasi) itu ada di mana, (memberi anugerah putra reformasi ke Jokowi) ini lucu-lucuan yang enggak lucu," ujarnya.
Sebelumnya di media sosial beredar surat dari Universitas Trisakti yang ingin memberikan anugerah kepada Jokowi sebagai Putra Reformasi. Surat yang ditandatangani Pejabat Sementara (Pjs) Rektor Universitas Trisakti, Ali Gufron Mukti bernomor 339/AK.15/USAKTI/R/IX/2019 itu menuai polemik.
Sementara, Kepala UPT Humas Universitas Trisakti, Rully Besari Budiyanti menyampaikan belum bisa memberikan informasi terkait kebenaran surat itu. "Enggak bisa, aku belum bisa kasih informasi (terkait surat itu) ya, besok ya," kata Rully saat dihubungi Republika, Ahad (22/9) malam.
