REPUBLIKA.CO.ID, MANILA— Warga Filipina sangat puas dengan perang berdarah Presiden Rodrigo Duterte terhadap sindikat narkoba. Fakta ini terungkap dalam survey oleh Social Weather Stations. Survei menunjukkan warga memberikan dorongan kepada pemerintah yang marah oleh desakan internasional untuk menyelidiki tuduhan pembunuhan sistematis oleh polisi.
Jajak pendapat triwulanan terhadap 1.200 warga Filipina itu memberi hasil peringkat "sangat baik" untuk kampanye tiga tahun Duterte, dengan 82 persen puas karena persepsi penyalahgunaan narkoba dan kejahatan di negara itu menjadi lebih kecil.
Itu dibandingkan dengan 12 persen suara tidak puas, karena mereka percaya perdagangan narkoba masih berkembang dan ada terlalu banyak pembunuhan dan penyalahgunaan oleh polisi.
Survei yang dilakukan jajak pendapat independen pada akhir Juni itu menunjukkan 6 persen yang bimbang.
Hasil jajak pendapat itu dirilis dua hari setelah kebocoran memo presiden yang memerintahkan departemen dan perusahaan yang dikelola negara untuk menolak pinjaman atau bantuan dari 18 negara anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC), di antaranya Spanyol, Inggris, dan Australia, yang mendukung resolusi untuk menyelidiki tindakan keras Duterte.
Polisi mengatakan mereka telah membunuh lebih dari 6.700 tersangka pengedar narkoba yang semuanya menentang penangkapan, dan menyangkal keterlibatan dalam pembunuhan misterius ribuan pengguna narkoba.
Polisi menolak tuduhan oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia bahwa mereka telah mengeksekusi sasaran, memalsukan laporan dan merusak bukti dan tempat kejadian kejahatan.
Juru bicara kepresidenan, Salvador Panelo, mengatakan jajak pendapat menunjukkan bahwa masyarakat internasional memiliki pemahaman yang keliru tentang apa yang terjadi. "Jika benar bahwa ada pelanggaran HAM maka rakyat negara ini akan bangkit melawan pemerintahan ini," kata Panelo, Senin (23/9).
"Tidak benar bahwa polisi hanya membunuh sesuka hati, mereka tidak bisa melakukan itu," tambahnya.
Dewan beranggotakan 47 negara menyetujui resolusi pada bulan Juli untuk menyusun laporan komprehensif tentang pembunuhan, yang kata menteri luar negeri Manila tidak akan diizinkan di Filipina.
Panelo mengatakan penyelidikan dalam negeri telah dilakukan, dan resolusi PBB"tidak hanya tidak adil, itu juga penghinaan.
Pengadilan Kriminal Internasional sejak tahun lalu telah melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan apakah ada alasan untuk menyelidiki Duterte. Presiden Filipina itu telah menanggapi dengan membatalkan keanggotaan pengadilan Filipina.
Wakil Direktur Asia untuk Human Rights Watch, Phil Robertson, mengatakan survei domestik menunjukkan dukungan untuk Duterte dan kampanyenya adalah alasan mengapa penyelidikan internasional diperlukan. "Sangat konyol mengatakan ada investigasi nasional yang serius terhadap kejahatan ini. Ini menggelikan," katanya kepada saluran berita ANC. “Kami memiliki impunitas total yang terus mengelilingi mereka yang terlibat dalam ini," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika