REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jalur kereta pantai utara bakal dihidupkan kembali. Dalam proses revitalisasi, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Jepang.
"Jepang dan Indonesia sepakat menjalankan proyek revitalisasi ini dalam dua tahap. Pertama, pembangunan rel kereta Jakarta-Semarang, dan perbaikan jalur lama Semarang-Surabaya," kata Wakil Duta Besar Jepang untuk Indonesia Tadayuki Miyashita di Jakarta, Selasa (24/9).
Miyasitha mengatakan, rel kereta Semarang-Surabaya akan dibangun pada tahap kedua proyek revitalisasi jalur kereta api pantai utara. Penghidupan kembali rel kereta pantai utara itu juga akan menjadi jalur kereta api semi cepat rute Jakarta-Surabaya.
Miyashita menjelaskan pembangunan rel kereta api akan dilakukan mengikuti spesifikasi teknis yang telah disepakati pemerintah Jepang dan Indonesia melalui penandatanganan ketentuan teknis (Summary Record). Spesifikasi yang dimaksud meliputi penggunaan skema jalur sempit (narrow gauge), operasi rel tunggal (single track operation), sistem rel tanpa elektrifikasi (not electrified), dan pembangunan rel tanpa atau dengan sedikit bantalan penahan (ballast-less track).
Empat komponen lain yang turut disepakati dua pihak mencakup pembangunan rel dengan sistem tenaga diesel (Diesel Electric Multiple Unit/DEMU), sistem sinyal blok permanen (fixed block signaling system/ATS-P), dan pembangunan rel yang memungkinkan kereta berjalan 160 kilometer per jam. Dengan demikian jarak Jakarta-Surabaya dapat ditempuh dalam waktu 5,5 jam.
Menurut Miyashita, delapan poin yang telah disepakati itu akan jadi dasar survei persiapan (prepatory survey) pada Oktober 2019. Survei persiapan merupakan tahapan revitalisasi yang bertujuan mengetahui secara lengkap jalur pasti rel kereta, komponen yang akan digunakan, serta estimasi biaya, dan rencana pembangunan, Perwakilan Senior Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) Tomoyuki Kawabata menjelaskan saat taklimat media.
Rencananya, survei persiapan dapat rampung dalam waktu satu sampai 1,5 tahun. Walaupun demikian, JICA akan menyerahkan hasil kajian sementara ke Pemerintah Indonesia pada Mei 2020.
Ikuti Whatsapp Channel Republika