Kamis 26 Sep 2019 01:28 WIB

Ini Tanggapan PP Muhammadiyah Terkait Demo Mahasiswa

Haedar mengimbau semua pihak mengutamakan kepentingan dan keutuhan bangsa.

Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/9/2019).
Foto: Antara/Muhammad Adimadja
Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menanggapi aksi unjuk rasa mahasiswa, yang menolak sejumlah rancangan undang-undang (RUU) kontroversial. Haedar mengimbau semua pihak tetap mengutamakan kepentingan dan keutuhan bangsa.

Haedar mengatakan, pihaknya menghargai aksi mahasiswa Indonesia yang secara murni memperjuangkan aspirasi rakyat berkaitan dengan Undang-Undang KPK hasil revisi dan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang kontroversial seperti RUU KUHP, Pertanahan, Minerba, dan lain-lain sebagai wujud panggilan nurani kecendekiaan selaku insan kampus. "Karenanya aksi tersebut harus betul-betul dijaga agar tetap pada tujuan semula dan berjalan dengan damai, tertib, taat aturan, dan tidak menjadi anarkis," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Baca Juga

Kepada petugas kepolisian yang menjaga aksi unjuk rasa, Haedar meminta untuk tidak melakukan tindakan-tindakan represif atau kekerasan. Hal ini demi terciptanya suasana yang kondusif. "Tegakkan hukum dan ketertiban dengan benar, adil, objektif, dan moral yang tinggi," ucapnya.

"Para pejabat negara dan elite bangsa hendaknya mengedepankan sikap yang positif dan seksama serta tidak melontarkan opini-opini atau pendapat yang dapat memanaskan suasana," katanya melanjutkan.

Haedar menilai, pemerintah dan DPR RI telah mengambil langkah yang tepat, dengan menunda pembahasan RUU yang kontroversial tersebut sebagai bentuk kepekaan terhadap aspirasi rakyat. Ia berharap, penundaan itu bukan hanya sekadar prosesnya, tetapi harus menyangkut perubahan substansi agar benar-benar sejalan dengan aspirasi masyarakat.

"DPR harus benar-benar menyerap aspirasi masyarakat dan tidak menunjukkan keangkuhan kuasa yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan publik," ucapnya.

Haedar juga mengimbau kepada semua pihak untuk tetap mengutamakan kepentingan dan keutuhan Indonesia. "Aksi mahasiswa yang murni dan situasi kehidupan bangsa yang memanas hendaknya tidak dipolitisasi atau diperkeruh yang menyebabkan keadaan semakin tidak kondusif," ujarnya.

Ia menambahkan, kepada masyarakat luas agar bisa menahan diri. Haedar juga mengatakan masyarakat bijak dalam menggunakan media sosial. "Jangan jadikan media sosial untuk menyebarkan hoaks dan segala bentuk provokasi yang dapat merugikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di negeri tercinta ini," katanya lagi.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement