REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang tengah digodog telah menimbulkan gejolak. Demonstrasi pun terjadi di sejumlah kota seperti Jakarta,Yogyakarta dan Makassar.
Di Makassar, demo masih terjadi hingga Jumat (27/9) malam. Berdasar sebuah video yang diunggah pada akun twitter @fikrie milik Muammar Fikrie, aksi masa demonstran itu sempat mengalami tiindakan pengamanan dari pihak kepolisian. Bahkan, terdapat demonstran yang tertabrak dan terlindas oleh mobil polisi.
Dalam video yang direkam dari gedung bertingkat itu, terihat puluhan orang tengah berada di Jalan Raya Urip Sumoharjo Makassar atau lebih tepatnya di depan Universitas Muslim Indonesia (UMI). Demonstran terlihat berlarian ke arah Kantor Gubernur karena dipukul mundur oleh kepolisian dengan menggunakan gas air mata dan mobil taktis.
Mobil taktis itu terlihat melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi hingga kemudian terdapat seseorang yang terjatuh. Mobil itu kemudian melakukan pengereman mendadak, namun terlihat bahwa demonstran yang terjatuh itu sempat tertabrak dan terlindas oleh mobil tersebut.
Beberapa saat kemudian, sejumlah demonstran yang melihat kejadian itu pun langsung menghampiri mobil tersebut. Setelah itu, mobil polisi itu berjalan mundur. Karea video itu diambil dari jarak yang cukup jauh, tak terlihat secara pasti bagaimana kondisi demostran yang tertabrak tersebut.
Dalam video yang diunggah pada Sabtu (28/9) sekitar pukul 00.10 WIB itu, masa terlihat memenuhi jalan protokol empat lajur tersebut. Selain terdengar suara teriakan demonstran dan deru suara sirine, dalam video itu juga terdengar jelas suara decitan ban saat mobil polisi itu melakukan pengereman mendadak.
Terkait kejadian ini, Republika pun sempat langsung melakukan konfirmasi kepada Polri melalui Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri, Irjen Mohammad Iqbal. Tetapi, saat mencoba menghubungi nomor telepon pribadi dari Irjen Mohammad Iqbal pada Sabtu dini hari, ternyata nomor telepon pribadi itu sedang dalam keadaan tidak aktif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika