Sabtu 28 Sep 2019 08:28 WIB

PBB Prihatian Atas Penangkapan Ribuan Demonstran di Mesir

Hukum internasional menjamin hak individu melakukan aksi unjuk rasa damai.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Ani Nursalikah
Demonstran meneriakkan slogan antipemerintah di Kairo, Mesir, Sabtu (21/9). Mereka menuntut Presiden Mesir Abdel-Fattah el-Sissi mundur.
Foto: AP Photo/Nariman El-Mofty
Demonstran meneriakkan slogan antipemerintah di Kairo, Mesir, Sabtu (21/9). Mereka menuntut Presiden Mesir Abdel-Fattah el-Sissi mundur.

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Michelle Bachelet mengutarakan keprihatinan atas penangkapan ribuan demonstran yang mengkritik dan menghendaki Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi mundur dari jabatannya. Dia mendesak otoritas Mesir menghormati pengunjuk rasa.

“Saya mendesak pihak berwenang untuk secara radikal mengubah pendekatan mereka terhadap setiap protes di masa mendatang, termasuk yang mungkin terjadi hari ini,” kata Bachelet dalam sebuah pernyataan pada Jumat (27/9), dikutip laman Anadolu Agency.

Baca Juga

Dia berharap para demonstran yang ditangkap dan ditahan dapat segera dibebaskan. “Semua yang ditangkap dan ditahan hanya karena menggunakan hak-hak mereka harus segera dibebaskan. Mereka juga memiliki hak mengekspresikan pendapat mereka di media sosial,” ucapnya.

Bachelet mengingatkan hukum internasional menjamin hak individu melakukan aksi unjuk rasa damai. “Mereka seharusnya tidak pernah ditahan, apalagi dituding melakukan pelanggaran serius hanya karena menjalankan hak-hak itu,” ujarnya.

Mesir dilaporkan telah menangkap dan menahan lebih dari 2.000 orang, termasuk pengacara, aktivis HAM, aktivis politik, dan akademisi yang berpartisipasi dalam aksi demonstrasi anti-Sisi pada 20-21 September. Mahienoue El-Masry termasuk di antara mereka yang ditahan.

Dia adalah aktivis sekaligus pengacara HAM. El-Masry pernah memperoleh menerima Ludovic Trarieux Award, yakni sebuah penghargaan tahunan yang diberikan kepada seorang pengacara untuk kontribusinya dalam bidang HAM.

Sejak 20 September lalu, ratusan warga Mesir turun ke jalan dan menuntut Sisi mundur dari jabatannya sebagai presiden. Aksi itu dilakukan setelah pengusaha Mesir yang diasingkan, sekaligus mantan kontraktor militer, Mohammed Ali mengunggah sebuah video di akun nya. 

Dalam video itu Ali menyebut Sisi dan para pembantunya menghambur-hamburkan dana publik, termasuk untuk membangun istana dan vila presiden. Dia pun menuding praktik korupsi di tubuh pemerintahan merajalela. Oleh sebab itu Ali mengapresiasi warga Mesir yang turun ke jalan untuk menuntut Sisi mundur dari jabatannya.

"Ini adalah revolusi rakyat. Kita harus terhubung bersama sebagai satu dan mengorganisasi turun ke alun-alun," ujar Ali.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement